text: Minangkabau atau disingkat Minang (Jawi: ميناڠكاباو) merupakan kelompok etnik pribumi Nusantara yang menghuni Sumatera bagian tengah, Indonesia. Secara geografis, persebaran etnik Minangkabau meliputi seluruh daratan Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, pantai barat daya Aceh dan Negeri Sembilan di Malaysia. Minangkabau merujuk pada entitas kultural dan geografis yang ditandai dengan penggunaan bahasa, adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dan identitas agama Islam. Dalam percakapan awam, orang Minang sering kali disamakan sebagai orang Padang. Hal ini merujuk pada nama ibu kota provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang. Namun, mereka biasanya akan menyebut kelompoknya dengan sebutan Urang Awak. Awak itu sendiri berarti saya, aku atau kita dalam percakapan keseharian orang Minang. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Urang Awak itu adalah orang Minang itu sendiri. Menurut A.A. Navis, Minangkabau lebih merujuk kepada kultur etnis dari suatu rumpun Melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki serta menganut sistem adat yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal, walaupun budayanya sangat kuat diwarnai ajaran agama Islam. Thomas Stamford Raffles, setelah melakukan ekspedisi ke pedalaman Minangkabau tempat kedudukan Kerajaan Pagaruyung, menyatakan bahwa Minangkabau ialah sumber kekuatan dan asal bangsa Melayu, yang kelak penduduknya tersebar luas di Kepulauan Timur. Masyarakat Minang bertahan sebagai penganut matrilineal terbesar di dunia. Selain itu, etnis ini telah menerapkan sistem proto-demokrasi sejak masa pra-Hindu dengan adanya kerapatan adat untuk menentukan hal-hal penting dan permasalahan hukum. Prinsip adat Minangkabau tertuang dalam pernyataan Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (Adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Alquran) yang berarti adat berlandaskan ajaran Islam. Orang Minangkabau sangat menonjol di bidang perniagaan, sebagai profesional dan intelektual. Mereka merupakan pewaris dari tradisi lama Kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang gemar berdagang dan dinamis. Lebih dari separuh jumlah keseluruhan anggota masyarakat ini berada dalam perantauan. Diaspora Minang pada umumnya bermukim di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Medan, Batam, Palembang, Bandar Lampung dan Surabaya. Di luar wilayah Indonesia, etnis Minang terkonsentrasi di Kuala Lumpur, Seremban, Singapura, Jeddah, Sydney dan Melbourne. Masyarakat Minang memiliki masakan khas yang populer dengan sebutan masakan Padang yang sangat digemari di Indonesia bahkan mancanegara. Etimologi Nama Minangkabau diyakini berasal dari dua kata, yaitu minang dan kabau. Nama itu dikaitkan dengan suatu legenda yang dikenal di dalam tambo. Dari tambo tersebut, konon pada suatu masa ada satu kerajaan asing yang datang dari laut dan akan melakukan penaklukkan. Untuk mencegah pertempuran, masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau. Pasukan asing tersebut menyetujui dan menyediakan seekor kerbau yang besar dan agresif, sedangkan masyarakat setempat menyediakan seekor anak kerbau yang masih menyusu. Dalam pertempuran, anak kerbau yang masih menyusui tersebut menyangka kerbau besar tersebut adalah induknya. Maka anak kerbau itu langsung berlari mencari susu dan menanduk hingga mencabik-cabik perut kerbau besar tersebut. Kemenangan itu menginspirasikan masyarakat setempat memakai nama Minangkabau, yang berasal dari ucapan "Manang kabau" (menang kerbau). Kisah tambo ini juga dijumpai dalam Hikayat Raja-raja Pasai, hikayat menyebut kerajaan asing ini sebagai Majapahit dan juga menyebutkan bahwa kemenangan itu menjadikan negeri yang sebelumnya bernama Pariangan menggunakan nama tersebut. Selanjutnya penggunaan nama Minangkabau juga digunakan untuk menyebut sebuah nagari, yaitu Nagari Minangkabau, yang terletak di Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. De Jong menawarkan kerajaan asing ini sebagai Singasari, dia merujuk kepada upaya Singasari dalam menaklukkan Dharmasraya saat ekspedisi Pamalayu. Dalam pujasastra Nagarakretagama yang bertanggal 1365, disebutlah nama "Minangkabau" sebagai salah satu dari negeri yang ditaklukan Majapahit. Selain itu, dalam Tawarikh Ming tahun 1405, terdapat nama kerajaan Mi-nang-ge-bu dari enam kerajaan yang mengirimkan utusan menghadap kepada Kaisar Yongle di Nanjing. Di sisi lain, nama "Minang" (kerajaan Minanga) itu sendiri juga telah disebutkan dalam Prasasti Kedukan Bukit tahun 682 yang berbahasa Sanskerta. Dalam prasasti itu, dinyatakan bahwa pendiri kerajaan Sriwijaya yang bernama Dapunta Hyang bertolak dari "Minānga". Beberapa ahli yang merujuk dari sumber prasasti itu menduga, kata baris keempat (...minānga) dan kelima (tāmvan....) sebenarnya tergabung, sehingga menjadi "mināngatāmvan" dan diterjemahkan dengan makna sungai kembar. Sungai kembar yang dimaksud diduga menunjuk kepada pertemuan (temu) dua sumber aliran Sungai Kampar, yaitu Sungai Kampar Kiri dan Sungai Kampar Kanan. Namun pendapat ini dibantah oleh Casparis, yang membuktikan bahwa "tāmvan" tidak ada hubungannya dengan "temu", karena kata temu dan muara juga dijumpai pada prasasti-prasasti peninggalan zaman Sriwijaya yang lainnya. Oleh karena itu, kata Minanga berdiri sendiri dan identik dengan penyebutan Minang itu sendiri. Asal usul Dari tambo yang diterima secara turun temurun, menceritakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Walau tambo tersebut tidak tersusun secara sistematis dan lebih kepada legenda berbanding fakta serta cendrung kepada sebuah karya sastra yang sudah menjadi milik masyarakat banyak. Namun kisah tambo ini sedikit banyaknya dapat dibandingkan dengan Sulalatus Salatin yang juga menceritakan bagaimana masyarakat Minangkabau mengutus wakilnya untuk meminta Sang Sapurba salah seorang keturunan Iskandar Zulkarnain tersebut untuk menjadi raja mereka. Masyarakat Minang merupakan bagian dari masyarakat Austronesia yang melakukan migrasi dari daratan China Selatan ke pulau Sumatra sekitar 2.500–2.000 tahun yang lalu. Diperkirakan kelompok masyarakat ini masuk dari arah timur pulau Sumatra, menyusuri aliran sungai Kampar sampai ke dataran tinggi yang disebut darek dan menjadi kampung halaman orang Minangkabau. Beberapa kawasan darek ini kemudian membentuk semacam konfederasi yang dikenal dengan nama luhak, yang selanjutnya disebut juga dengan nama Luhak Nan Tigo, yang terdiri dari Luhak Limo Puluah, Luhak Agam, dan Luhak Tanah Data. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan luhak tersebut menjadi daerah teritorial pemerintahan yang disebut afdeling, dikepalai oleh seorang residen yang oleh masyarakat Minangkabau disebut dengan nama Tuan Luhak. Sementara seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk, masyarakat Minangkabau menyebar ke kawasan darek yang lain serta membentuk beberapa kawasan tertentu menjadi kawasan rantau. Konsep rantau bagi masyarakat Minang merupakan suatu kawasan yang menjadi pintu masuk ke alam Minangkabau. Rantau juga berfungsi sebagai tempat mencari kehidupan, kawasan perdagangan. Rantau di Minangkabau dikenal dengan Rantau Nan Duo terbagi atas Rantau di Hilia (kawasan pesisir timur) dan Rantau di Mudiak (kawasan pesisir barat). Pada awalnya penyebutan orang Minang belum dibedakan dengan orang Melayu, namun sejak abad ke-19, penyebutan Minang dan Melayu mulai digunakan untuk membedakan budaya matrilineal yang tetap bertahan pada etnis Minang, berbanding patrilineal yang dianut oleh masyarakat Melayu pada umumnya. Kemudian, pengelompokan ini terus berlangsung demi kepentingan sensus penduduk maupun politik hingga saat ini. Agama Masyarakat Minang saat ini merupakan pemeluk agama Islam, jika ada masyarakatnya keluar dari agama Islam (murtad), secara langsung yang bersangkutan juga dianggap keluar dari masyarakat Minang, dalam istilahnya disebut "dibuang sepanjang adat". Agama Islam diperkirakan masuk melalui kawasan pesisir timur, walaupun ada anggapan dari pesisir barat, terutama pada kawasan Pariaman, namun kawasan Arcat (Aru dan Rokan) serta Inderagiri yang berada pada pesisir timur juga telah menjadi kawasan pelabuhan Minangkabau, dan Sungai Kampar maupun Batang Kuantan berhulu pada kawasan pedalaman Minangkabau. Sebagaimana pepatah yang ada di masyarakat, Adat manurun, Syarak mandaki (Adat diturunkan dari pedalaman ke pesisir, sementara agama (Islam) datang dari pesisir ke pedalaman), serta hal ini juga dikaitkan dengan penyebutan Orang Siak merujuk kepada orang-orang yang soleh, ahli dan tekun dalam agama Islam, masih tetap digunakan di dataran tinggi Minangkabau. Sebelum Islam diterima secara luas, masyarakat ini dari beberapa bukti arkeologis menunjukan pernah memeluk agama Buddha terutama pada masa kerajaan Dharmasraya, sampai pada masa-masa pemerintahan Adityawarman dan anaknya Ananggawarman. Kemudian perubahan struktur kerajaan dengan munculnya Kerajaan Pagaruyung yang telah mengadopsi Islam dalam sistem pemerintahannya, walau sampai abad ke-16, Suma Oriental masih menyebutkan dari tiga raja Minangkabau hanya satu yang telah memeluk Islam. Kedatangan Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piobang dari Mekkah sekitar tahun 1803, memainkan peranan penting dalam penegakan hukum Islam di pedalaman Minangkabau. Walau pada saat bersamaan muncul tantangan dari masyarakat setempat yang masih terbiasa dalam tradisi adat, dan puncak dari konflik ini adalah munculnya Perang Padri. Setelah itu barulah muncul kesadaran bahwa adat berasaskan Al-Qur'an ditengah masyarakat Minangkabau. Adat dan budaya Menurut tambo, sistem adat Minangkabau pertama kali dicetuskan oleh dua orang bersaudara, Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sebatang. Datuk Ketumanggungan mewariskan sistem adat Koto Piliang yang aristokratis, sedangkan Datuk Perpatih mewariskan sistem adat Bodi Caniago yang egaliter. Dalam perjalanannya, dua sistem adat yang dikenal dengan kelarasan ini saling isi mengisi dan membentuk sistem pada masyarakat Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau, ada tiga pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadat. Mereka adalah alim ulama, cerdik pandai, dan ninik mamak, yang dikenal dengan istilah Tungku Tigo Sajarangan. Ketiganya saling melengkapi dan bahu membahu dalam posisi yang sama tingginya. Dalam masyarakat Minangkabau yang demokratis dan egaliter, semua urusan masyarakat dimusyawarahkan oleh ketiga unsur itu secara mufakat. Matrilineal Matrilineal merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minang. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan Samande (se-ibu), sedangkan ayah mereka disebut oleh masyarakat dengan nama Sumando (ipar) dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga. Salah satu ciri adat matrilinealisme Minangkabau adalah garis keturunan yang ditarik berdasarkan garis ibu, yang secara lebih luas kemudian membentuk kelompok kaum (lineages) dan suku (clans), dan penguasaan harta pusaka ada di tangan kaum ibu yang dipimpin oleh seorang wanita senior yang disebut bundo kanduang. Kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki dengan Bundo Kanduang, memainkan peranan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai mamak (paman atau saudara dari pihak ibu), dan penghulu (kepala suku). Pengaruh yang besar tersebut menjadikan perempuan Minang disimbolkan sebagai Limpapeh Rumah Nan Gadang (pilar utama rumah). Walau kekuasaan sangat dipengaruhi oleh penguasaan terhadap aset ekonomi namun kaum lelaki dari keluarga pihak perempuan tersebut masih tetap memegang otoritas atau memiliki legitimasi kekuasaan pada komunitasnya. Bahasa Bahasa Minangkabau termasuk salah satu anak cabang rumpun bahasa Austronesia. Walaupun ada perbedaan pendapat mengenai hubungan bahasa Minangkabau dengan bahasa Melayu. Namun, juga terdapat anggapan yang meyakini bahwa bahasa yang dituturkan masyarakat ini sebagai bagian dari dialek Melayu, karena banyaknya kesamaan kosakata dan bentuk tuturan di dalamnya. Sementara itu, yang lain justru beranggapan bahasa ini merupakan bahasa mandiri yang berbeda dengan Melayu serta ada juga yang menyebut bahasa Minangkabau merupakan bahasa Proto-Melayu. Selain itu dalam masyarakat penutur bahasa Minang itu sendiri juga sudah terdapat berbagai macam dialek bergantung kepada daerahnya masing-masing. Pengaruh bahasa lain yang diserap ke dalam bahasa Minang umumnya dari Sanskerta, Arab, Tamil, dan Persia. Kemudian kosakata Sanskerta dan Tamil yang dijumpai pada beberapa prasasti di Minangkabau telah ditulis menggunakan bermacam aksara di antaranya Dewanagari, Pallawa, dan Kawi. Menguatnya Islam yang diterima secara luas juga mendorong masyarakatnya menggunakan Abjad Jawi dalam penulisan sebelum berganti dengan Alfabet Latin. Meskipun memiliki bahasa sendiri, orang Minang juga menggunakan bahasa Melayu dan kemudian bahasa Indonesia secara meluas. Historiografi tradisional orang Minang, Tambo Minangkabau, ditulis dalam bahasa Melayu dan merupakan bagian sastra Melayu atau sastra Indonesia lama. Suku Minangkabau menolak penggunaan bahasa Minangkabau untuk keperluan pengajaran di sekolah-sekolah. Bahasa Melayu yang dipengaruhi baik secara tata bahasa maupun kosakata oleh bahasa Arab telah digunakan untuk pengajaran agama Islam. Pidato di sekolah agama juga menggunakan bahasa Melayu. Pada awal abad ke-20 sekolah Melayu yang didirikan pemerintah Hindia Belanda di wilayah Minangkabau mengajarkan ragam bahasa Melayu Riau, yang dianggap sebagai bahasa standar dan juga digunakan di wilayah Johor, Malaysia. Namun kenyataannya bahasa yang digunakan oleh sekolah-sekolah Belanda ini adalah ragam yang terpengaruh oleh bahasa Minangkabau. Guru-guru dan penulis Minangkabau berperan penting dalam pembinaan bahasa Melayu Tinggi. Banyak guru-guru bahasa Melayu berasal dari Minangkabau, dan sekolah di Bukittinggi merupakan salah satu pusat pembentukan bahasa Melayu formal. Dalam masa diterimanya bahasa Melayu Balai Pustaka, orang-orang Minangkabau menjadi percaya bahwa mereka adalah penjaga kemurnian bahasa yang kemudian menjadi bahasa Indonesia itu. Kesenian Masyarakat Minangkabau memiliki berbagai macam atraksi dan kesenian, seperti tari-tarian yang biasa ditampilkan dalam pesta adat maupun perkawinan. Di antara tari-tarian tersebut misalnya tari pasambahan. Tarian ini merupakan tarian yang dipertunjukkan untuk memberikan ucapan selamat datang ataupun ungkapan rasa hormat kepada tamu istimewa yang baru saja sampai, selanjutnya tari piring merupakan bentuk tarian dengan gerak cepat dari para penarinya sambil memegang piring pada telapak tangan masing-masing, yang diiringi dengan lagu yang dimainkan oleh talempong dan saluang. Silek atau Silat Minangkabau merupakan suatu seni bela diri tradisional khas suku ini yang sudah berkembang sejak lama. Dewasa ini Silek tidak hanya diajarkan di Minangkabau saja, namun juga telah menyebar ke seluruh Kepulauan Melayu bahkan hingga ke Eropa dan Amerika. Selain itu, adapula tarian yang bercampur dengan silek yang disebut dengan randai. Randai biasanya diiringi oleh nyanyian atau disebut juga dengan sijobang, dalam randai ini juga terdapat seni peran (acting) berdasarkan skenario. Selain itu, Minangkabau juga menonjol dalam seni berkata-kata. Terdapat tiga genre seni berkata-kata, yaitu pasambahan (persembahan), indang, dan salawat dulang. Seni berkata-kata atau bersilat lidah, lebih mengedepankan kata sindiran, kiasan, ibarat, alegori, metafora, dan aforisme. Dalam seni berkata-kata seseorang diajarkan untuk mempertahankan kehormatan dan harga diri, tanpa menggunakan senjata dan kontak fisik. Olahraga Pacuan kuda merupakan olahraga berkuda yang telah lama ada di nagari-nagari Minang, dan sampai saat ini masih diselenggarakan oleh masyarakatnya, serta menjadi perlombaan tahunan yang dilaksanakan pada kawasan yang memiliki lapangan pacuan kuda. Beberapa pertandingan tradisional lainnya yang masih dilestarikan dan menjadi hiburan bagi masyarakat Minang antara lain lomba pacu jawi dan pacu itik. Sipak rago, atau nama lainnya sepak takraw adalah olahraga masyarakat tradisional Minang yang dimainkan sedikitnya lima atau empat orang, bolanya terbuat dari anyaman rotan, bola ditendang dari setinggi pinggang sampai setinggi kepala oleh sekelompok orang yang berdiri melingkar, dalam hikayat dan novel serta beberapa film seperti film sengsara membawa nikmat ada menyinggung masalah olahraga sipak rago ini. Rumah adat Rumah adat Minangkabau disebut dengan Rumah Gadang, yang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dalam suku tersebut secara turun temurun. Rumah adat ini dibuat berbentuk empat persegi panjang dan dibagi atas dua bagian muka dan belakang. Umumnya berbahan kayu, dan sepintas kelihatan seperti bentuk rumah panggung dengan atap yang khas, menonjol seperti tanduk kerbau yang biasa disebut gonjong dan dahulunya atap ini berbahan ijuk sebelum berganti dengan atap seng. Di halaman depan Rumah Gadang, biasanya didirikan dua sampai enam buah Rangkiang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan padi milik keluarga yang menghuni Rumah Gadang tersebut. Hanya kaum perempuan bersama suaminya beserta anak-anak yang menjadi penghuni Rumah Gadang, sedangkan laki-laki kaum tersebut yang sudah beristri, menetap di rumah istrinya. Jika laki-laki anggota kaum belum menikah, biasanya tidur di surau. Surau biasanya dibangun tidak jauh dari komplek Rumah Gadang tersebut, selain berfungsi sebagai tempat ibadah, juga berfungsi sebagai tempat tinggal lelaki dewasa namun belum menikah. Dalam budaya Minangkabau, tidak semua kawasan boleh didirikan Rumah Gadang. Hanya pada kawasan yang telah berstatus nagari saja rumah adat ini boleh ditegakkan. Oleh karenanya di beberapa daerah rantau Minangkabau seperti Riau, Jambi, Negeri Sembilan, pesisir barat Sumatera Utara dan Aceh, tidak dijumpai rumah adat bergonjong. Perkawinan Dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan, dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru pelanjut keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yakni pihak keluarga istrinya. Sementara bagi keluarga pihak istri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas Rumah Gadang mereka. Dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau, biasa disebut baralek, mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan. Dimulai dengan maminang (meminang), manjapuik marapulai (menjemput pengantin pria), sampai basandiang (bersanding di pelaminan). Setelah maminang dan muncul kesepakatan manantuan hari (menentukan hari pernikahan), maka kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Islam yang biasa dilakukan di masjid, sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan. Pada nagari tertentu setelah ijab kabul di depan penghulu atau tuan kadi, mempelai pria akan diberikan gelar baru sebagai panggilan penganti nama kecilnya. Kemudian masyarakat sekitar akan memanggilnya dengan gelar baru tersebut. Gelar panggilan tersebut biasanya bermulai dari sutan, bagindo atau sidi (sayyidi) di kawasan pesisir pantai. Sementara itu di kawasan Luhak Limopuluah, pemberian gelar ini tidak berlaku. Masakan khas Masyarakat Minang juga dikenal akan aneka masakannya. Dengan citarasa yang pedas, membuat masakan ini populer di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga dapat ditemukan di hampir seluruh Nusantara. Di Malaysia dan Singapura, masakan ini juga sangat digemari, begitu pula dengan negara-negara lainnya. Bahkan, seni memasak yang dimiliki masyarakat Minang juga berkembang di kawasan-kawasan lain seperti Riau, Jambi, dan Negeri Sembilan, Malaysia. Salah satu masakan tradisional Minang yang terkenal adalah Rendang, yang mendapat pengakuan dari seluruh dunia sebagai hidangan terlezat. Masakan lainnya yang khas antara lain Asam Pedas, Soto Padang, Sate Padang, dan Dendeng Balado. Masakan ini umumnya dimakan langsung dengan tangan. Masakan Minang mengandung bumbu rempah-rempah yang kaya, seperti cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang putih, dan bawang merah. Beberapa di antaranya diketahui memiliki aktivitas antimikroba yang kuat, sehingga tidak mengherankan jika ada masakan Minang yang dapat bertahan lama. Pada hari-hari tertentu, masakan yang dihidangkan banyak yang berbahan utama daging, terutama daging sapi, daging kambing, dan daging ayam. Masakan ini lebih dikenal dengan sebutan Masakan Padang, begitu pula dengan restoran atau rumah makan yang khusus menyajikannya disebut Restoran Padang. Padahal dalam masyarakat Minang itu sendiri, memiliki karakteristik berbeda dalam pemilihan bahan dan proses memasak, bergantung kepada daerahnya masing-masing. Sosial kemasyarakatan Persukuan/Klan Persukuan atau suku dalam tatanan Masyarakat Minangkabau merupakan suatu kesatuan kelompok kekerabatan secara genealogis, di mana para anggotanya terikat oleh suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur. Suku juga menjadi basis dari organisasi sosial, sekaligus tempat pertarungan kekuasaan yang fundamental. Pengertian awal kata suku dalam bahasa Minang dapat bermaksud satu perempat. Hal ini dikaitkan dengan pendirian suatu nagari di Minangkabau. Suatu nagari dapat dikatakan sempurna apabila telah terdiri dari komposisi empat suku yang mendiami kawasan tersebut. Jika dibandingkan dengan kebudayaan lain, sistem persukuan hampir serupa dengan sistem marga dalam kebudayaan Batak. Perbedaannya adalah setiap suku dalam tradisi Minang, diurut dari garis keturunan yang sama dari pihak ibu (matilineal), dan diyakini berasal dari satu keturunan nenek moyang yang sama. Sementara marga dalam tradisi Batak, diurut dari garis keturunan ayah (patrilineal). Selain sebagai basis politik, suku juga merupakan basis dari unit-unit ekonomi. Kekayaan ditentukan oleh kepemilikan tanah keluarga, harta, dan sumber-sumber pemasukan lainnya yang semuanya itu dikenal sebagai harta pusaka. Harta pusaka merupakan harta milik bersama dari seluruh anggota kaum-keluarga. Harta pusaka tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat menjadi milik pribadi. Harta pusaka semacam dana jaminan bersama untuk melindungi anggota kaum-keluarga dari kemiskinan. Jika ada anggota keluarga yang mengalami kesulitan atau tertimpa musibah, maka harta pusaka dapat digadaikan. Suku terbagi-bagi ke dalam beberapa cabang keluarga yang lebih kecil atau disebut payuang (payung). Adapun unit yang paling kecil setelah sapayuang disebut saparuik. Sebuah paruik (perut) biasanya tinggal pada sebuah Rumah Gadang secara bersama-sama. Nagari Daerah Minangkabau terdiri atas banyak nagari. Nagari ini merupakan daerah otonom dengan kekuasaan tertinggi di Minangkabau. Tidak ada kekuasaan sosial dan politik lainnya yang dapat mencampuri adat di sebuah nagari. Nagari yang berbeda akan mungkin sekali mempunyai tipikal adat yang berbeda. Tiap nagari dipimpin oleh sebuah dewan yang terdiri dari pemimpin suku dari semua suku yang ada di nagari tersebut. Dewan ini disebut dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dari hasil musyawarah dan mufakat dalam dewan inilah sebuah keputusan dan peraturan yang mengikat untuk nagari itu dihasilkan. Faktor utama yang menentukan dinamika masyarakat Minangkabau adalah terdapatnya kompetisi yang konstan antar nagari, kaum-keluarga, dan individu untuk mendapatkan status dan prestise. Oleh karenanya setiap kepala kaum akan berlomba-lomba meningkatkan prestise kaum-keluarganya dengan mencari kekayaan (berdagang) serta menyekolahkan anggota kaum ke tingkat yang paling tinggi. Dalam pembentukan suatu nagari sejak dahulunya telah dikenal dalam istilah pepatah yang ada pada masyarakat adat Minang itu sendiri yaitu Dari Taratak manjadi Dusun, dari Dusun manjadi Koto, dari Koto manjadi Nagari, Nagari ba Panghulu. Jadi dalam sistem administrasi pemerintahan di kawasan Minang dimulai dari struktur terendah disebut dengan Taratak, kemudian berkembang menjadi Dusun, kemudian berkembang menjadi Koto dan kemudian berkembang menjadi Nagari. Biasanya setiap nagari yang dibentuk minimal telah terdiri dari 4 suku (klan) yang mendomisili kawasan tersebut. Selanjutnya sebagai pusat administrasi nagari tersebut dibangunlah sebuah Balai Adat sekaligus sebagai tempat pertemuan dalam mengambil keputusan bersama para penghulu di nagari tersebut. Pangulu Pangulu atau biasa yang digelari dengan datuak, merupakan kepala kaum keluarga yang diangkat oleh anggota keluarga untuk mengatur semua permasalahan kaum. Pangulu biasanya adalah seorang laki-laki yang dipilih di antara anggota kaum laki-laki lainnya. Setiap kaum-keluarga akan memilih seorang laki-laki yang pandai berbicara, bijaksana dan memahami adat, untuk menduduki posisi ini. Hal ini dikarenakan ia bertanggung jawab mengurusi semua harta pusaka kaum, membimbing kemenakan, serta sebagai wakil kaum dalam masyarakat nagari. Setiap penghulu berdiri sejajar dengan penghulu lainnya, sehingga dalam rapat-rapat nagari semua suara penghulu yang mewakili setiap kaum bernilai sama. Seiring dengan bertambahnya anggota kaum, serta permasalahan dan konflik intern yang timbul, maka kadang-kadang dalam sebuah keluarga posisi kepenghuluan ini dipecah menjadi dua. Atau sebaliknya, anggota kaum yang semakin sedikit jumlahnya, cenderung akan menggabungkan gelar kepenghuluannya kepada keluarga lainnya yang sesuku. Hal ini mengakibatkan berubah-ubahnya jumlah penghulu dalam suatu nagari. Memiliki pangulu yang mewakili suara kaum (klan) dalam rapat nagari, merupakan suatu prestise dan harga diri. Sehingga setiap kaum akan berusaha sekuatnya memiliki penghulu sendiri. Kaum-keluarga yang gelar kepenghuluannya sudah lama terlipat, akan berusaha membangkitkan kembali posisinya dengan mencari kekayaan untuk "membeli" gelar penghulunya yang telah lama terbenam. Batagak panghulu (bertegak penghulu) biasanya memakan biaya cukup besar, sehingga dorongan untuk melakukan acara batagak panghulu selalu muncul dari keluarga kaya. Kerajaan Dalam laporan De Stuers kepada pemerintah Hindia Belanda, dinyatakan bahwa di daerah pedalaman Minangkabau, tidak pernah ada suatu kekuasaan pemerintahan terpusat di bawah seorang raja. Tetapi yang ada adalah nagari-nagari kecil yang mirip dengan pemerintahan polis-polis pada masa Yunani kuno. Namun dari beberapa prasasti yang ditemukan pada kawasan pedalaman Minangkabau, serta dari tambo yang ada pada masyarakat setempat, etnis Minangkabau pernah berada dalam suatu sistem kerajaan yang kuat dengan daerah kekuasaan meliputi pulau Sumatra dan bahkan sampai Semenanjung Malaya. Beberapa kerajaaan yang ada di wilayah Minangkabau antara lain Kerajaan Dharmasraya, Kerajaan Pagaruyung, dan Kerajaan Inderapura. Sistem kerajaan ini masih dijumpai di Negeri Sembilan, Malaysia, salah satu kawasan dengan komunitas masyarakat Minang yang cukup signifikan. Pada awalnya masyarakat Minang di negeri ini menjemput seorang putra Raja Alam Minangkabau untuk menjadi raja mereka, sebagaimana tradisi masyarakat Minang sebelumnya, seperti yang diceritakan dalam Sulalatus Salatin. Minangkabau perantauan Minangkabau perantauan merupakan istilah untuk orang Minang yang hidup di luar kampung halamannya.Bagi laki-laki Minang merantau erat kaitannya dengan pesan nenek moyang karatau madang di hulu babuah babungo balun (anjuran merantau kepada laki-laki karena di kampung belum berguna). Dalam kaitan ini harus dikembangkan dan dipahami, apa yang terkandung dan dimaksud satinggi-tinggi tabangnyo bangau baliaknyo ka kubangan juo (setinggi-tingginya bangau terbang, kembalinya ke kubangan lagi). Ungkapan ini ditujukan agar urang Minang agar akan selalu ingat pada ranah asalnya. Merantau merupakan proses interaksi masyarakat Minangkabau dengan dunia luar. Kegiatan ini merupakan sebuah petualangan pengalaman dan geografis, dengan meninggalkan kampung halaman untuk mengadu nasib di negeri orang. Keluarga yang telah lama memiliki tradisi merantau, biasanya mempunyai saudara di hampir semua kota utama di Indonesia dan Malaysia. Keluarga yang paling kuat dalam mengembangkan tradisi merantau biasanya datang dari keluarga pedagang-pengrajin dan penuntut ilmu agama. Para perantau biasanya telah pergi merantau sejak usia belasan tahun, baik sebagai pedagang ataupun penuntut ilmu. Bagi sebagian besar masyarakat Minangkabau, merantau merupakan sebuah cara yang ideal untuk mencapai kematangan dan kesuksesan. Dengan merantau tidak hanya harta kekayaan dan ilmu pengetahuan yang didapat, namun juga prestise dan kehormatan individu di tengah-tengah lingkungan adat. Dari pencarian yang diperoleh, para perantau biasanya mengirimkan sebagian hasil usahanya ke kampung halaman untuk kemudian diinvestasikan dalam usaha keluarga, yakni dengan memperluas kepemilikan sawah, memegang kendali pengolahan lahan, atau menjemput sawah-sawah yang tergadai. Uang dari para perantau biasanya juga dipergunakan untuk memperbaiki sarana-sarana nagari, seperti masjid, jalan, ataupun pematang sawah. Jumlah perantau Etos merantau orang Minangkabau sangatlah tinggi, bahkan diperkirakan tertinggi di Indonesia. Dari hasil studi yang pernah dilakukan oleh Mochtar Naim, pada tahun 1961 terdapat sekitar 32% orang Minang yang berdomisili di luar Sumatera Barat. Kemudian pada tahun 1971 jumlah itu meningkat menjadi 44%. Berdasarkan sensus tahun 2010, etnis Minang yang tinggal di Sumatera Barat berjumlah 4,2 juta jiwa, dengan perkiraan hampir separuh orang Minang berada di perantauan. Mobilitas migrasi orang Minangkabau dengan proporsi besar terjadi dalam rentang antara tahun 1958 sampai tahun 1978, dimana lebih 80% perantau yang tinggal di kawasan rantau telah meninggalkan kampung halamannya setelah masa kolonial Belanda. Namun tidak terdapat angka pasti mengenai jumlah orang Minang di perantauan. Angka-angka yang ditampilkan dalam perhitungan, biasanya hanya memasukkan para perantau kelahiran Sumatera Barat. Namun belum mencakup keturunan-keturunan Minang yang telah beberapa generasi menetap di perantauan. Para perantau Minang, hampir keseluruhannya berada di kota-kota besar Indonesia dan Malaysia. Di beberapa perkotaan, jumlah mereka cukup signifikan dan bahkan menjadi pihak mayoritas. Di Pekanbaru, perantau Minang berjumlah 37,96% dari seluruh penduduk kota, dan menjadi etnis terbesar di kota tersebut. Jumlah ini telah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 1971 yang mencapai 65%. Gelombang rantau Merantau pada etnis Minang telah berlangsung cukup lama. Sejarah mencatat migrasi pertama terjadi pada abad ke-7, di mana banyak pedagang-pedagang emas yang berasal dari pedalaman Minangkabau melakukan perdagangan di muara Jambi, dan terlibat dalam pembentukan Kerajaan Malayu. Migrasi besar-besaran terjadi pada abad ke-14, dimana banyak keluarga Minang yang berpindah ke pesisir timur Sumatra. Mereka mendirikan koloni-koloni dagang di Batubara, Pelalawan, hingga melintasi selat ke Penang dan Negeri Sembilan, Malaysia. Bersamaan dengan gelombang migrasi ke arah timur, juga terjadi perpindahan masyarakat Minang ke pesisir barat Sumatra. Di sepanjang pesisir ini perantau Minang banyak bermukim di Meulaboh, Aceh tempat keturunan Minang dikenal dengan sebutan Aneuk Jamee; Barus, Sibolga, Natal, Bengkulu, hingga Lampung. Setelah Kesultanan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, banyak keluarga Minangkabau yang berpindah ke Sulawesi Selatan. Mereka menjadi pendukung kerajaan Gowa, sebagai pedagang dan administratur kerajaan. Datuk Makotta bersama istrinya Tuan Sitti, sebagai cikal bakal keluarga Minangkabau di Sulawesi. Gelombang migrasi berikutnya terjadi pada abad ke-18, yaitu ketika Minangkabau mendapatkan hak istimewa untuk mendiami kawasan Kerajaan Siak. Pada masa penjajahan Hindia Belanda, migrasi besar-besaran kembali terjadi pada tahun 1920, ketika perkebunan tembakau di Deli Serdang, Sumatra Timur mulai dibuka. Pasca-kemerdekaan, para perantau Minang telah bermukim di setiap kota-kota besar di Indonesia, serta di Kuala Lumpur, Penang, dan Singapura. Diluar Asia Tenggara, Minang perantauan banyak dijumpai di Arab Saudi, Australia, Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Sebagian besar mereka menjadi ekspatriat, pelajar, dan pedagang. Pantai Barat Sumatra Kawasan pantai barat Sumatra telah berabad-abad menjadi wilayah tujuan rantau orang Minangkabau, diantaranya merantau ke pesisir barat Aceh, Tapanuli, dan Bengkulu. Oleh penduduk setempat mereka tidak disebut sebagai orang Minangkabau, melainkan Aneuk Jamee (Aceh), Suku Pesisir (Tapanuli), dan Orang Mukomuko (Bengkulu). Aneuk Jamee merupakan suku bangsa yang mendiami pesisir barat Aceh. Dari segi bahasa, mereka berbahasa Aneuk Jamee, yang merupakan hasil asimilasi bahasa Minangkabau dengan bahasa setempat. Menurut sejarah, mereka berasal dari Ranah Minang yang pada waktu itu masih dalam kekuasaan Kesultanan Aceh. Orang Aceh menyebut mereka sebagai Aneuk Jamee yang berarti 'anak tamu' atau 'pendatang'. Umumnya mereka tinggal di sekitar Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Nagan Raya, dan sebagian kecil Meulaboh, Aceh Barat. Suku Pesisir (disebut juga Ughang Pasisia) adalah kelompok masyarakat yang tersebar di pesisir barat Sumatera Utara, terutama di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Suku Pesisir merupakan penduduk Minangkabau yang bermigrasi ke Tapanuli sejak abad ke-14 dan telah bercampur baur dengan orang Melayu, Mandailing, dan Batak Toba. Penamaan Suku Pesisir untuk kelompok ini tidak pernah dikenal hingga abad ke-20. Istilah ini dipakai untuk membedakan kelompok masyarakat di pesisir barat Sumatera Utara dengan masyarakat Batak di pedalaman. Menurut ruang geografis etnisitas yang disusun oleh Collet (1925), Cunningham (1958), Reid (1979) dan Sibeth (1991), di pesisir barat Sumatera Utara terdapat kelompok masyarakat yang bukan dari etnis Batak. Orang Mukomuko merupakan bagian dari rumpun Minangkabau yang menghuni daerah Mukomuko, Bengkulu. Secara adat, budaya, dan bahasa, Mukomuko berkaitan erat dengan masyarakat ujung selatan kabupaten Pesisir Selatan di Sumatera Barat, yaitu masyarakat Indopuro, Tapan, Lunang dan Silauik. Dahulu daerah Mukomuko termasuk daerah Riak nan Badabua yakni daerah sepanjang Pesisir Pantai Barat dari Padang sampai Bengkulu Selatan. Namun wilayah Mukomuko sejak masa kolonial Inggris telah dimasukkan ke dalam administratif Bengkulu (Bengkulen). Sejak saat itu orang Mukomuko telah terpisah dari masyarakat serumpunnya di daerah Sumatera Barat dan menjadi bagian integral dari wilayah Bengkulu. Hal ini berlangsung terus pada masa penjajahan Belanda, Jepang, hingga masa kemerdekaan. Riau Orang Rokan merupakan kelompok yang mendiami Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Mereka berbahasa Minang dialek Rokan yang mirip dengan dialek Rao, Pasaman, Sumatera Barat. Masyarakat adat Minang juga menyebar ke Rokan Hilir bagian hulu, tepatnya di kecamatan Tanjung Medan, Pujut, Tanah Putih dan Rantau Kopar. Orang Kampar atau oleh masyarakatnya disebut Ughang Kampar atau Ughang Ocu, merupakan kelompok etnik yang mendiami Kabupaten Kampar, Riau yang berbahasa Minang dialek Kampar. Mereka dapat ditemukan juga di sebagian besar daerah Riau lainnya, seperti Siak, Bengkalis, Ujung Batu, Pelalawan, Selat Panjang, dan lain-lain. Selain itu masyarakat Kampar telah banyak yang bermukim di Malaysia, seperti di Kuantan (Pahang), Sabak Bernam, Teluk Intan, dan Negeri Sembilan. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Pelalawan juga mengamalkan Adat Minangkabau, mereka dikenal sebagai Orang Petalangan. Orang Kuantan merupakan kelompok yang tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Secara adat, budaya, dan bahasa memiliki persamaan dengan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, khususnya di Sijunjung yang berbatasan langsung dengan daerah Kuantan. Kuantan Singingi merupakan daerah rantau dari Luhak Tanah Datar yang bernama Rantau Nan Kurang Aso Duo Puluah. Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu bagian hulu juga masih mengamalkan Adat Minangkabau, terutama di kecamatan Peranap, Batang Peranap, Kelayang dan Rakit Kulim. Orang Rokan, Orang Kampar, Orang Petalangan, Orang Kuantan terdapat kontroversi mengenai keterkaitannya dengan orang Minangkabau, walaupun tetua adat mereka masih mengakui keterkaitan asal usul maupun adat ke dataran tinggi Minangkabau. Semenanjung Malaya Masyarakat Minangkabau telah turun temurun mendiami Semenanjung Malaya, Malaysia. Diantaranya paling banyak menghuni Negeri Sembilan. Pada awal abad ke-14, orang-orang Minangkabau datang ke Negeri Sembilan melalui Melaka hingga sampai ke Rembau. Orang Minangkabau ini hidup bersama dengan penduduk setempat yaitu, Orang Asli secara damai. Karena hal inilah, terjadi pernikahan antara orang Minangkabau dan penduduk asli sehingga keturunan mereka membentuk suku yang disebut dengan suku Biduanda. Suku Biduanda inilah yang menjadi pewaris utama Negeri Sembilan dan apabila dilakukan pemilihan pemimpin, maka hanya dari suku Biduanda inilah yang akan dipilih. Orang Minangkabau yang datang kemudian membentuk suku-suku berdasarkan daerah asal mereka di Minangkabau. Pada gelombang awal kebanyakan datang dari Tanah Datar dan Limapuluh Kota. Dari suku Biduanda inilah asalnya pembesar-pembesar Negeri Sembilan yang dipanggil "Penghulu" dan diistilahkan menjadi Undang. Sebelum terdapat institusi Yang di-Pertuan Besar, masyarakat Negeri Sembilan berada di bawah naungan Kerajaan Melayu Johor. Dalam kesehariannya, mereka menuturkan bahasa Negeri Sembilan (baso Nogoghi). Gelombang perantau Minangkabau berikutnya yang tiba di Malaya terjadi pasca Perang Paderi. Salah satu komunitas yang cukup besar adalah orang Rao (Ughang Rawo) atau yang di Malaysia dikenal sebagai "Orang Rawa". Orang Rao bermigrasi ke beberapa daerah di Malaya, antara lain ke Negeri Sembilan, Pahang, Kelantan, Perak dan Selangor. Sejak pertengahan abad ke-19, ramai pula orang Minang yang merantau ke Kuala Lumpur. Tujuan utama mereka ke kota tersebut adalah hendak berdagang. Sehingga banyak pedagang Minang yang menjadi peneroka awal Kuala Lumpur, diantaranya adalah Mohamed Taib bin Haji Abdul Samad. Jawa Dibandingkan dengan Semenanjung Malaya, migrasi besar-besaran orang Minang ke pulau Jawa relatif baru. Meski tujuan utama mereka adalah Jakarta Raya, namun perantau Minang juga banyak dijumpai di kota-kota besar seperti Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Surakarta, dan Tasikmalaya, dimana mereka memiliki perkumpulan yang cukup solid. Pada tahun 1961, jumlah perantau Minang di kota Jakarta meningkat 18,7 kali dibandingkan dengan tingkat pertambahan penduduk kota itu yang hanya 3,7 kali, dan pada tahun 1971 etnis ini diperkirakan telah berjumlah sekitar 10% dari jumlah penduduk Jakarta waktu itu. Perantauan intelektual Pada akhir abad ke-18, banyak pelajar Minang yang merantau ke Mekkah untuk mendalami agama Islam, di antaranya Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik. Setibanya di tanah air, mereka menjadi penyokong kuat gerakan Paderi dan menyebarluaskan pemikiran Islam yang murni di seluruh Minangkabau dan Mandailing. Gelombang kedua perantauan ke Timur Tengah terjadi pada awal abad ke-20, yang dimotori oleh Abdul Karim Amrullah, Tahir Jalaluddin, Muhammad Jamil Jambek, dan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Selain ke Timur Tengah, pelajar Minangkabau juga banyak yang merantau ke Eropa. Mereka antara lain Abdoel Rivai, Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, Roestam Effendi, dan Mohammad Amir. Intelektual lain, Tan Malaka, hidup mengembara di delapan negara Eropa dan Asia, membangun jaringan pergerakan kemerdekaan Asia. Semua pelajar Minang tersebut, yang merantau ke Eropa sejak akhir abad ke-19, menjadi pejuang kemerdekaan dan pendiri Republik Indonesia. Sebab merantau Faktor budaya Ada banyak penjelasan terhadap fenomena ini, salah satu penyebabnya ialah sistem kekerabatan matrilineal. Dengan sistem ini, penguasaan harta pusaka dipegang oleh kaum perempuan sedangkan hak kaum pria dalam hal ini cukup kecil. Selain itu, setelah masa akil baligh para pemuda tidak lagi dapat tidur di rumah orang tuanya, karena rumah hanya diperuntukkan untuk kaum perempuan beserta suaminya, dan anak-anak. Para perantau yang pulang ke kampung halaman, biasanya akan menceritakan pengalaman merantau kepada anak-anak kampung. Daya tarik kehidupan para perantau inilah yang sangat berpengaruh di kalangan masyarakat Minangkabau sedari kecil. Siapa pun yang tidak pernah mencoba pergi merantau, maka ia akan selalu diperolok-olok oleh teman-temannya. Hal inilah yang menyebabkan kaum pria Minang memilih untuk merantau. Kini wanita Minangkabau pun sudah lazim merantau. Tidak hanya karena alasan ikut suami, tapi juga karena ingin berdagang, meniti karier dan melanjutkan pendidikan. Menurut Rudolf Mrazek, sosiolog Belanda, dua tipologi budaya Minang, yakni dinamisme dan anti-parokialisme melahirkan jiwa merdeka, kosmopolitan, egaliter, dan berpandangan luas, hal ini menyebabkan tertanamnya budaya merantau pada masyarakat Minangkabau. Semangat untuk mengubah nasib dengan mengejar ilmu dan kekayaan, serta pepatah Minang yang mengatakan Karatau madang dahulu, babuah babungo alun, marantau bujang dahulu, di rumah paguno balun (lebih baik pergi merantau karena di kampung belum berguna) mengakibatkan pemuda Minang untuk pergi merantau sedari muda. Faktor ekonomi Penjelasan lain adalah pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan bertambahnya sumber daya alam yang dapat diolah. Jika dulu hasil pertanian dan perkebunan, sumber utama tempat mereka hidup dapat menghidupi keluarga, maka kini hasil sumber daya alam yang menjadi penghasilan utama mereka itu tak cukup lagi memberi hasil untuk memenuhi kebutuhan bersama, karena harus dibagi dengan beberapa keluarga. Selain itu adalah tumbuhnya kesempatan baru dengan dibukanya daerah perkebunan dan pertambangan. Faktor-faktor inilah yang kemudian mendorong orang Minang pergi merantau mengadu nasib di negeri orang. Untuk kedatangan pertamanya ke tanah rantau, biasanya para perantau menetap terlebih dahulu di rumah dunsanak yang dianggap sebagai induk semang. Para perantau baru ini biasanya berprofesi sebagai pedagang kecil. Selain itu, perekonomian masyarakat Minangkabau sejak dahulunya telah ditopang oleh kemampuan berdagang, terutama untuk mendistribusikan hasil bumi mereka. Kawasan pedalaman Minangkabau, secara geologis memiliki cadangan bahan baku terutama emas, tembaga, timah, seng, merkuri, dan besi, semua bahan tersebut telah mampu diolah oleh mereka. Sehingga julukan suvarnadvipa (pulau emas) yang muncul pada cerita legenda di India sebelum Masehi, kemungkinan dirujuk untuk pulau Sumatra karena hal ini. Pedagang dari Arab pada abad ke-9, telah melaporkan bahwa masyarakat di pulau Sumatra telah menggunakan sejumlah emas dalam perdagangannya. Kemudian dilanjutkan pada abad ke-13 diketahui ada raja di Sumatra yang menggunakan mahkota dari emas. Tomé Pires sekitar abad ke-16 menyebutkan, bahwa emas yang diperdagangangkan di Malaka, Panchur (Barus), Tico (Tiku) dan Priaman (Pariaman), berasal dari kawasan pedalaman Minangkabau. Disebutkan juga kawasan Indragiri pada sehiliran Batang Kuantan di pesisir timur Sumatra, merupakan pusat pelabuhan dari raja Minangkabau. Dalam prasasti yang ditinggalkan oleh Adityawarman disebut bahwa dia adalah penguasa bumi emas. Hal inilah menjadi salah satu penyebab, mendorong Belanda membangun pelabuhan di Padang dan sampai pada abad ke-17 Belanda masih menyebut yang menguasai emas kepada raja Pagaruyung. Kemudian meminta Thomas Diaz untuk menyelidiki hal tersebut, dari laporannya dia memasuki pedalaman Minangkabau dari pesisir timur Sumatra dan dia berhasil menjumpai salah seorang raja Minangkabau waktu itu (Rajo Buo), dan raja itu menyebutkan bahwa salah satu pekerjaan masyarakatnya adalah pendulang emas. Sementara itu dari catatan para geologi Belanda, pada sehiliran Batanghari dijumpai 42 tempat bekas penambangan emas dengan kedalaman mencapai 60 m serta di Kerinci waktu itu, mereka masih menjumpai para pendulang emas. Sampai abad ke-19, legenda akan kandungan emas pedalaman Minangkabau, masih mendorong Raffles untuk membuktikannya, sehingga dia tercatat sebagai orang Eropa pertama yang berhasil mencapai Pagaruyung melalui pesisir barat Sumatra. Faktor perang "Orang Minang merupakan masyarakat yang gelisah, dengan tradisi pemberontakan dan perlawanan yang panjang. Selalu merasa bangga dengan perlawanan mereka terhadap kekuatan luar, baik dari Jawa maupun Eropa".<p style="text-align: right;">— Pendapat dari Audrey R. Kahin. Beberapa peperangan juga menimbulkan gelombang perpindahan masyarakat Minangkabau terutama dari daerah konflik, setelah Perang Padri, muncul pemberontakan di Batipuh menentang tanam paksa Belanda, disusul pemberontakan Siti Manggopoh dalam Perang Belasting menentang belasting dan pemberontakan komunis tahun 1926–1927. Setelah kemerdekaan muncul PRRI yang juga menyebabkan timbulnya eksodus besar-besaran masyarakat Minangkabau ke daerah lain. Dari beberapa perlawanan dan peperangan ini, memperlihatkan karakter masyarakat Minang yang tidak menyukai penindasan. Mereka akan melakukan perlawanan dengan kekuatan fisik, namun jika tidak mampu mereka lebih memilih pergi meninggalkan kampung halaman (merantau). Orang Sakai berdasarkan cerita turun temurun dari para tetuanya menyebutkan bahwa mereka berasal dari Pagaruyung. Orang Kubu menyebut bahwa orang dari Pagaruyung adalah saudara mereka. Kemungkinan masyarakat terasing ini termasuk masyarakat Minang yang melakukan resistansi dengan meninggalkan kampung halaman mereka karena tidak mau menerima perubahan yang terjadi di negeri mereka. De Stuers sebelumnya juga melaporkan bahwa masyarakat Padangsche Bovenlanden sangat berbeda dengan masyarakat di Jawa, di Pagaruyung ia menyaksikan masyarakat setempat begitu percaya diri dan tidak minder dengan orang Eropa. Ia merasakan sendiri, penduduk lokal lalu lalang begitu saja dihadapannya tanpa ia mendapatkan perlakuan istimewa, malah ada penduduk lokal meminta rokoknya, serta meminta ia menyulutkan api untuk rokok tersebut. Merantau dalam sastra Fenomena merantau dalam masyarakat Minangkabau, ternyata sering menjadi sumber inspirasi bagi para pekerja seni, terutama sastrawan. Hamka, dalam novelnya Merantau ke Deli, bercerita tentang pengalaman hidup perantau Minang yang pergi ke Deli dan menikah dengan perempuan Jawa. Novelnya yang lain Tenggelamnya Kapal Van der Wijck juga bercerita tentang kisah anak perantau Minang yang pulang kampung. Di kampung, ia menghadapi kendala oleh masyarakat adat Minang yang merupakan induk bakonya sendiri. Selain novel karya Hamka, novel karya Marah Rusli, Sitti Nurbaya dan Salah Asuhannya Abdul Muis juga menceritakan kisah perantau Minang. Dalam novel-novel tersebut, dikisahkan mengenai persinggungan pemuda perantau Minang dengan adat budaya Barat. Novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi, mengisahkan perantau Minang yang belajar di pesantren Jawa dan akhirnya menjadi orang yang berhasil. Dalam bentuk yang berbeda, lewat karyanya yang berjudul Kemarau, A.A Navis mengajak masyarakat Minang untuk membangun kampung halamannya yang banyak di tinggal pergi merantau. Novel yang bercerita tentang perantau Minang tersebut, biasanya berisi kritik sosial dari penulis kepada adat budaya Minang yang kolot dan tertinggal. Selain dalam bentuk novel, kisah perantau Minang juga dikisahkan dalam film Merantau karya sutradara Inggris, Gareth Evans. Orang Minangkabau dan kiprahnya Orang Minang terkenal sebagai kelompok yang terpelajar, oleh sebab itu pula mereka menyebar di seluruh Indonesia bahkan mancanegara dalam berbagai macam profesi dan keahlian, antara lain sebagai politisi, penulis, ulama, pengajar, jurnalis, dan pedagang. Berdasarkan jumlah populasi yang relatif kecil (2,7% dari penduduk Indonesia), Minangkabau merupakan salah satu suku tersukses dengan banyak pencapaian. Majalah Tempo dalam edisi khusus tahun 2000 mencatat bahwa 6 dari 10 tokoh penting Indonesia pada abad ke-20 merupakan orang Minang. 3 dari 4 orang pendiri Republik Indonesia adalah putra-putra Minangkabau. Keberhasilan dan kesuksesan orang Minang banyak diraih ketika berada di perantauan. Sejak dulu mereka telah pergi merantau ke berbagai daerah di Jawa, Sulawesi, semenanjung Malaysia, Thailand, Brunei, hingga Philipina. Pada tahun 1390, Raja Bagindo mendirikan Kesultanan Sulu di Filipina selatan. Pada abad ke-14 orang Minang melakukan migrasi ke Negeri Sembilan, Malaysia dan mengangkat raja untuk negeri baru tersebut dari kalangan mereka. Di akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17, beberapa ulama Minangkabau seperti Tuan Tunggang Parangan, Dato ri Bandang, Dato ri Patimang, Dato ri Tiro, dan Dato Karama, menyebarkan Islam di Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Kedatangan reformis Muslim yang menuntut ilmu di Kairo dan Mekkah memengaruhi sistem pendidikan di Minangkabau. Sekolah Islam modern Sumatra Thawalib dan Diniyah Putri, banyak melahirkan aktivis yang berperan dalam proses kemerdekaan, antara lain A.R Sutan Mansur, Siradjuddin Abbas, dan Djamaluddin Tamin. Pada periode 1920–1960, banyak politisi Indonesia berpengaruh lahir dari ranah Minangkabau. Menjadi salah satu motor perjuangan kemerdekaan Asia, pada tahun 1923 Tan Malaka terpilih menjadi wakil Komunis Internasional untuk wilayah Asia Tenggara. Politisi Minang lainnya Muhammad Yamin, menjadi pelopor Sumpah Pemuda yang mempersatukan seluruh rakyat Hindia Belanda. Di dalam Volksraad, politisi asal Minang-lah yang paling vokal. Mereka antara lain Jahja Datoek Kajo, Agus Salim, dan Abdul Muis. Tokoh Minang lainnya Mohammad Hatta, menjadi ko-proklamator kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, empat orang Minangkabau duduk sebagai perdana menteri (Sutan Syahrir, Mohammad Hatta, Abdoel Halim, Muhammad Natsir), seorang sebagai presiden (Assaat), seorang sebagai wakil presiden (Mohammad Hatta), seorang menjadi pimpinan parlemen (Chaerul Saleh), dan puluhan yang menjadi menteri, di antara yang cukup terkenal ialah Azwar Anas, Fahmi Idris, Rizal Ramli dan Emil Salim. Emil bahkan menjadi orang Indonesia terlama yang duduk di kementerian RI. Minangkabau, salah satu dari dua etnis selain etnis Jawa, yang selalu memiliki wakil dalam setiap kabinet pemerintahan Indonesia. Selain di pemerintahan, pada masa Demokrasi liberal parlemen Indonesia didominasi oleh politisi Minang. Mereka tergabung kedalam aneka macam partai dan ideologi, islamis, nasionalis, komunis, dan sosialis. Selain menjabat gubernur provinsi Sumatra Tengah dan Sumatera Barat, orang Minangkabau juga duduk sebagai gubernur provinsi lain di Indonesia. Mereka adalah Datuk Djamin (Jawa Barat), Daan Jahja (Jakarta), Rano Karno (Banten), Muhammad Djosan dan Muhammad Padang (Maluku), Anwar Datuk Madjo Basa Nan Kuniang dan Moenafri (Sulawesi Tengah), Adenan Kapau Gani, Mohammad Isa, dan Rosihan Arsyad (Sumatera Selatan), Eny Karim, Rizal Nurdin, dan Erry Nuradi (Sumatera Utara), Arsyadjuliandi Rachman (Riau), serta Djamin Datuk Bagindo (Jambi). Beberapa partai politik Indonesia didirikan oleh politisi Minang. PARI dan Murba didirikan oleh Tan Malaka, Partai Sosialis Indonesia oleh Sutan Sjahrir, PNI Baru oleh Mohammad Hatta, Masyumi oleh Mohammad Natsir, Perti oleh Sulaiman ar-Rasuli, dan Permi oleh Rasuna Said. Selain mendirikan partai politik, politisi Minang juga banyak menghasilkan buku-buku yang menjadi bacaan wajib para aktivis pergerakan. Penulis Minang banyak memengaruhi perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Mereka mengembangkan bahasa melalui berbagai macam karya tulis dan keahlian. Marah Rusli, Abdul Muis, Idrus, Hamka, dan A.A Navis berkarya melalui penulisan novel. Nur Sutan Iskandar novelis Minang lainnya, tercatat sebagai penulis novel Indonesia yang paling produktif. Chairil Anwar dan Taufik Ismail berkarya lewat penulisan puisi. Serta Sutan Takdir Alisjahbana dan Sutan Muhammad Zain, dua ahli tata bahasa yang melakukan modernisasi bahasa Indonesia sehingga bisa menjadi bahasa persatuan nasional. Novel-novel karya sastrawan Minang seperti Sitti Nurbaya, Salah Asuhan, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Layar Terkembang, dan Robohnya Surau Kami telah menjadi bahan bacaan wajib bagi siswa sekolah di Indonesia dan Malaysia. Selain melalui karya sastra, pengembangan bahasa Indonesia banyak pula dilakukan oleh jurnalis Minang. Mereka antara lain Djamaluddin Adinegoro, Rosihan Anwar, dan Ani Idrus. Selain Abdul Rivai yang dijuluki sebagai Perintis Pers Indonesia, Rohana Kudus yang menerbitakan Sunting Melayu, menjadi wartawan sekaligus pemilik koran wanita pertama di Indonesia. Di samping menjadi politisi dan penulis, kiprah Orang Minang juga cukup menonjol di bidang intelektualisme. Kebiasaan mereka yang suka berpikir dan menelaah, telah melahirkan beberapa pakar di dunia kedokteran, humaniora, hukum, dan ekonomi, yang kesemuanya memberikan sumbangan besar terhadap bangsa Indonesia. Di antara mereka yang cukup dikenal adalah Ahmad Syafii Maarif, Hazairin, Syahrir, Taufik Abdullah, dan Azrul Azwar. Di Indonesia dan Malaysia, selain orang Tionghoa, orang Minang juga terkenal sebagai pengusaha ulung. Banyak pengusaha Minang sukses berbisnis di bidang perdagangan tekstil, rumah makan, perhotelan, pendidikan, keuangan, dan kesehatan. Di antara figur pengusaha sukses adalah, Abdul Latief (pemilik ALatief Corporation), Basrizal Koto (pemilik Basko Group), dan Hasyim Ning (pengusaha perakitan mobil pertama di Indonesia). Banyak pula orang Minang yang sukses di dunia hiburan, baik sebagai sutradara, produser, penyanyi, maupun artis. Sebagai sutradara dan produser ada Usmar Ismail, Asrul Sani, Djamaludin Malik, dan Arizal. Arizal bahkan menjadi sutradara dan produser film yang paling banyak menghasilkan karya. Sekurang-kurangnya 52 film dan 8 sinetron dalam 1.196 episode telah dihasilkannya. Pemeran dan penyanyi Minang yang terkenal beberapa di antaranya adalah Afgan Syah Reza, Dorce Gamalama, Marshanda, Eva Arnaz, dan Nirina Zubir. Pekerja seni lainnya, ratu kuis Ani Sumadi, menjadi pelopor dunia perkuisan di Indonesia. Selain mereka, Soekarno M. Noer beserta putranya Rano Karno, mungkin menjadi pekerja hiburan paling sukses di Indonesia, baik sebagai aktor maupun sutradara film. Pada tahun 1993, Karnos Film perusahaan film milik keluarga Soekarno, memproduksi film seri dengan peringkat tertinggi sepanjang sejarah perfilman Indonesia, Si Doel Anak Sekolahan. Di Malaysia dan Singapura, kontribusi orang Minangkabau juga cukup besar. Pada tahun 1723, Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah I, duduk sebagai sultan Johor sebelum akhirnya mendirikan Kerajaan Siak di daratan Riau. Pada awal abad ke-18, Nakhoda Bayan, Nakhoda Intan, dan Nakhoda Kecil meneroka Pulau Pinang. Pada 1773, Raja Melewar diutus Pagaruyung untuk memimpin rantau Negeri Sembilan. Ia juga menyebarkan Adat Perpatih dan Adat Tumenggung, yang sampai saat ini masih berlaku di Semenanjung Malaya. Menjelang masa kemerdekaan beberapa politisi Minang mendirikan partai politik. Di antaranya adalah Ahmad Boestamam yang mendirikan Parti Rakyat Malaysia dan Rashid Maidin yang mengikrarkan Parti Komunis Malaya. Setelah kemerdekaan Tuanku Abdul Rahman menjadi Yang Dipertuan Agung pertama Malaysia, sedangkan Rais Yatim, Amirsham Abdul Aziz, dan Abdul Samad Idris, duduk di kursi kabinet. Beberapa nama lainnya yang cukup berjasa adalah Sheikh Muszaphar Shukor (astronaut pertama Malaysia), Muhammad Saleh Al-Minangkabawi (kadi besar Kerajaan Perak), Tahir Jalaluddin Al-Azhari (ulama terkemuka), Adnan bin Saidi (pejuang kemerdekaan Malaysia), dan Abdul Rahim Kajai (perintis pers Malaysia). Mereka juga banyak yang terjun di dunia bisnis, diantaranya yang cukup sukses adalah Kamarudin Meranun (pendiri Air Asia) dan Tunku Tan Sri Abdullah (pemilik Melewar Corporation). Di Singapura, Mohammad Eunos Abdullah dan Abdul Rahim Ishak muncul sebagai politisi Singapura terkemuka, Yusof bin Ishak menjadi presiden pertama Singapura, dan Zubir Said menciptakan lagu kebangsaan Singapura Majulah Singapura. Beberapa tokoh Minang juga memiliki reputasi internasional. Di antaranya, Roestam Effendi yang mewakili Partai Komunis Belanda, dan menjadi orang Hindia pertama yang duduk sebagai anggota parlemen Belanda. Di Arab Saudi, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, menjadi satu-satunya orang non-Arab yang pernah menjabat imam besar Masjidil Haram, Mekkah. Mohammad Natsir, salah seorang tokoh Islam terkemuka, pernah menduduki posisi presiden Liga Muslim se-Dunia (World Moslem Congress) dan ketua Dewan Masjid se-Dunia. Sementara itu Azyumardi Azra, menjadi orang pertama di luar warga negara Persemakmuran yang mendapat gelar Sir dari Kerajaan Inggris. Lihat pula Daftar tokoh Minangkabau Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan Referensi Bacaan lanjutan (Erlebnisbericht). Pranala luar komunitas Minangkabau yang pertama dan terbesar sejak 1993 Komunitas virtual masyarakat Minangkabau di dunia maya Kaskus Regional Minang Suku bangsa di Indonesia Suku bangsa di Malaysia


kecerdikan dan kekejamannya sudah mencapai puncaknya


source: fineweb

text: Blambangan Umpu merupakan kota tua / kota lama yang berjarak 11 km dari jalan Lintas Tengah Sumatera dan di jalur Kereta Api Palembang - Bandar Lampung yang dibangun pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda. Meskipun kota tua, asal muasal penduduk di Blambangan Umpu ini berasal dari Tiyuh Tuha. Tiyuh Tuha terletak di tepi Sungai Way Umpu. Karena sering dilanda banjir, akhirnya penduduk lama berpindah ke dataran yang lebih tinggi, yang kini disebut Blambangan Umpu. Jaraknya hanya 500 meter dari lokasi lama. Saat ini Tiyuh Tuha menjadi pemakaman umum.


6cd2 The post Mengatasi Lima Tantangan Global yang Membentuk Masa Depan Kita appeared first on CIFOR Forests News.]]> Tantangan ini adalah: deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati; kerusakan sistem pangan (termasuk lahan terdegradasi dan sumber air); perubahan iklim; ketidaksetaraan; dan rantai pasokan dan nilai yang tidak berkelanjutan. Lima tantangan ini menjadi sorotan pada Pekan Sains (Science Week) CIFOR-ICRAF 2022 yang berlangsung pada 6-10 Juni 2022, konferensi internasional yang diadakan secara hybrid (virtual dan offline) yang dihadiri oleh lebih dari 500 ilmuwan dari seluruh dunia. Perhatian terhadap lima tantangan global sangat diperlukan saat ini. Harga bahan pangan yang terus meningkat; konflik yang mengganggu rantai nilai; pemimpin bisnis yang dituduh melakukan greenwashing atau pencitraan penghijauan palsu; dan peristiwa cuaca ekstrem yang merugikan banyak orang, rumah dan juga mata pencaharian. Isu-isu ini saling berkaitan dan membutuhkan respons yang sistemik. Pada pembukaan sesi konferensi, yang diadakan di Pusat ICRAF di Nairobi, Kenya, yang juga diikuti secara virtual oleh ilmuwan dari Pusat CIFOR di Bogor, Indonesia, dan juga negara lain di dunia, lima pakar memberikan pandangan mereka terhadap isu-isu tersebut. Pertama, Jennifer Clapp, Ketua Penelitian Ketahanan dan Keberlanjutan Pangan Global (Global Food Security and Sustainability) dan Profesor di Fakultas Lingkungan, Sumber Daya dan Berkelanjutan di Universitas Waterloo Kanada, menyampaikan wacana transformasi sistem pangan dunia. “Sistem pangan, sebagaimana metode pengelolaannya saat ini, jelas hancur,” kata Clapp, “Bagaimanapun kita saat ini berada di tengah krisis pangan dunia, perang di Ukraina yang menganggu pasokan makanan, pupuk, dan energi. Tetapi, jauh sebelum itu, sistem pangan telah menghadapi tantangan yang serius: lebih dari 800 juta orang mengalami kekurangan gizi kronis, dan jumlahnya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir; hampir 2,4 miliar jiwa menghadapi kerawanan pangan sedang atau berat; dan hampir 2 miliar orang dewasa mengalami kelebihan gizi. Clapp juga menyampaikan beberapa isu lainnya, seperti meluasnya kekurangan zat gizi mikro; kualitas lingkungan pangan yang tidak merata; masalah mata pencaharian dalam sistem pangan saat ini; ketidakmerataan kemampuan distribusi di antara para pelaku rantai pasokan; dan sistem yang berpengaruh pada bumi, yang menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan dan kerentanan terhadap perubahan iklim. Ia juga menambahkan beberapa kebijakan yang diperlukan untuk memperbaiki situasi ini, seperti memusatkan hak asasi manusia atas pangan; menyampaikan kebijakan dalam pendekatan sistem pangan; dan memperluas pemahaman kita akan ketahanan pangan untuk mengikutsertakan isu-isu seperti lembaga dan keberlanjutan. “Gebrakan dalam transformasi sistem pangan sangat diperlukan,” ujar Clapp, “Pergeseran kebijakan penting diperlukan untuk mendukung keberlanjutan sistem pangan dan meningkatkan prospek untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).” Menjawab pertanyaan, rekan beliau Bernard Lehman, saat ini menjabat sebagai Ketua Komite Ketahanan Pangan Dunia, Panel Pakar Tingkat Tinggi (Committee on World Food Security, High Level Panel of Experts) – sementara Jennifer menjabat sebagai wakil ketua) – menyatakan pentingnya partisipasi masyarakat sipil dalam menempatkan agen dan keberlanjutan di panggung utama untuk mengatasi ketahanan pangan. Di sini “agen” mengacu kepada kemampuan seseorang untuk menyadari preferensi mereka tentang bagaimana makanan diproduksi, diproses, dikirim, dan dikonsumsi, pada dasarnya, memahami mana sistem pangan yang demokratis atau tidak. Profesor Cheikh Mbow, Direktur Jenderal Centre de Suivi Ecologique – Pusat Pemantauan Ekologi terkemuka di Afrika Barat yang mendalami penerapan geoinformatika untuk kelestarian lingkungan – menekankan poin yang sama dengan membagikan sudut pandang Afrika dalam ketahanan pangan di tengah perubahan iklim. Beliau menegaskan urgensi untuk mengatasi ketahanan pangan agar bisa “kembali dari ambang” krisis besar. “Kita perlu segera bertindak,” kata beliau, “Ruang untuk bertindak semakin sempit dan target pencapaian 2030 sudah dekat, jadi kita perlu bertindak sekarang.” Mbow menjelaskan lebih lanjut mengenai keuntungan diversifikasi tanaman di Afrika, termasuk budi daya tanaman dan varietas tradisional secara luas, dan perluasan sistem wanatani untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan yang lebih baik daripada mengandalkan peningkatan jumlah input pertanian, seperti pestisida dan pupuk. Pelestarian keanekaragaman hayati akan menjadi kunci untuk memastikan sistem pangan global berfungsi untuk masa depan dan ini adalah tantangan yang disampaikan oleh Profesor Andy Purvis dari Natural History Museum London. Purvis berbicara secara gamblang mengenai pengamatannya. “Kita kehilangan keanekaragaman hayati,” kata Purvis, “Menurut penilaian global [Platform Kebijakan-Ilmu Antarpemerintah tentang Layanan Keanekaragaman hayati dan Ekosistem], kami memperkirakan saat ini ada satu juta spesies hewan dan tanaman yang akan punah. Dalam 500 tahun terakhir, 700 vertebrata dan 500 tanaman telah punah, tetapi angka tersebut tidak sebanding dengan apa yang akan terjadi, kecuali jika ada perubahan. Tapi masalah ini bukan hanya, atau terbatas tentang spesies yang punah dan terancam punah.” Menyadari hal ini, dunia harus mulai berkonsentransi dalam melindungi area hotspot untuk mencegah kepunahan spesies, yaitu daerah yang memiliki endemisme tinggi, yang berarti rumah untuk banyak spesies yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. “Dari sudut pandang kesejahteraan manusia,” beliau berkata, “Kita bergantung pada ekosistem yang berfungsi dan keanekaragaman hayati diperlukan agar ekosistem bisa berfungsi, di mana indeks keanekaragaman hayati yang mengukur presentasenya masih tersisa dan relevan.” Purvis juga menekankan pentingnya untuk mempunyai beragam target keanekaragaman hayati, untuk spesies, ekosistem, gen, dan jasa ekosistem, yang ditetapkan dalam skala berbeda. “Tidak ada satu target yang dapat melindungi seluruh keanekaragaman hayati,” tambah Purvis, “Kita memerlukan berbagai target ambisius yang berkesinambungan dan koheren.” Satu tindakan yang menangani berbagai tujuan keanakeragaman hayati dan, pada saat bersamaan, fokus untuk melindungi kawasan yang kaya dengan spesies dengan tingkat endemisme dan penyimpanan karbon tinggi, yang kebanyakan adalah hutan. Sangat penting dan bijakasana untuk kita mulai melakukannya sekarang, karena harga yang dikeluarkan akan lebih besar jika kita menundanya. Sebagai contoh, menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang akan segera ia terbitkan dengan rekannya Adriana de Palma, beliau menjelaskan “menunda aksi deforestasi selama satu dekade akan meningkatkan kebutuhan restorasi hutan hingga hampir 70% dan membutuhkan biaya dua kali lipat lebih besar untuk mencapai target keanekaragaman hayati pada 2050.” Kenyataan pahitnya adalah “kita tidak dapat mengalami penurunan selama satu dekade lagi,” tambah beliau. Ahli ekologi Ranil Senanayake, yang menjalankan Yayasan Restorasi Bumi (Earth Restoration Foundation) selanjutnya berbicara mengenai kegiatan beliau dalam membantu mendanai dan mendorong restorasi dengan menciptakan rantai value yang lebih hijau. LifeForce, biocurrency baru Yayasan, mengukur eksternalitas positif dari tindakan penghijauan, seperti penanaman pohon, yang memberikan banyak manfaat tanpa biaya, seperti menangkap energi matahari, membersihkan air tanah, operasi pendinginan suhu, produksi oksigen, dan mendapatkan karbon. “Pada dasarnya, yang kami lakukan adalah bekerja dengan petani untuk membantu mereka melewati masa sulit ketika menunggu pohon tumbuh, sehingga mereka dapat menerima insentif untuk merawat pohon tersebut selama periode ini,” jelas Senanayake. Senanayake juga menyatakan harapannya untuk memperluas proyek ini untuk mengukur pelestarian dan pemulihan tanah dan biomassa hidup secara lebih umum. Selama sesi berlangsung, para pembicara juga menyampaikan ketidakmerataan cara di mana kriris lingkungan, ekonomi dan sosial berdampak ke setiap anggota komunitas global. Pada presentasi terakhir, Susan Kaaria dari Wanita Afrika dalam Penelitian dan Pengembangan Pertanian (African Women in Agricultural Research and Development) menggarisbawahi ketidaksetaraan gender dalam bidang keahliannya. Kaaria menyampaikan kesetidaktaraan gender terjadi dari level akar rumput, dalam hal nutrisi dan akses ke sumber daya produktif, servis dan layanan, hingga di level atas sebuah organisasi, termasuk CIFOR-ICRAF. Ia menawarkan beberapa poin intervensi, seperti memastikan bahwa suara dan partisipasi perempuan terpusat dalam pembentukan kebijakan di level komunitas; mendorong kebijakan yang mengedepankan hak dan akses yang setara dan juga reponsif terhadap gender; dan memastikan bahwa institusi nasional memiliki mekanisme yang tepat untuk mendukung transformasi ini. Salah satu elemen penting yang muncul dalam diskusi ini adalah konflik nyata dalam operasi pada skala global dan lokal. Jelas, tindakan lokal diperlukan untuk menghasilkan dampak global, tetapi, beberapa negara maju sering mengalihdayakan dampaknya ke negara berkembang dengan mengimpor sebagian besar makanan dan kayu mereka, oleh karena itu pemahaman global penting untuk mencapai kebijakan yang adil dan membiayai tindakan untuk mengatasi tantangan global. Pengoperasian di seluruh skala diperlukan dengan memperhatikan solusi spesifik dan konteks yang dapat berkontribusi untuk mengatasi tantangan global sambil memenuhi kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam pidato penutupannya, Robert Nasi, Direktur Pelaksana CIFOR-ICRAF mengatakan, “Ini waktunya untuk maju dari fokus kita dalam apa yang harus dilakukan – yang telah kita pahami – menjadi bagaimana cara melakukannya”, yang menjadi alasan mengapa strategi CIFOR-ICRAF dibuat sejalan dengan pengembangan solusi yang dapat ditindaklanjuti. Sesi pembukaan yang berbobot ini membuka jalan untuk minggu perdebatan mendalam mengenai penelitian terbaru CIFOR-ICRAF, dalam hal sejauh mana penelitian tersebut memberikan solusi untuk menjawab tantangan global. The post Mengatasi Lima Tantangan Global yang Membentuk Masa Depan Kita appeared first on CIFOR Forests News.]]> The post Addressing five global challenges that will shape our future appeared first on CIFOR Forests News.]]> These are: deforestation and biodiversity loss; broken food systems (including degradation of land and water resources); climate change; inequality; and unsustainable supply and value chains. During CIFOR-ICRAF’s 2022 Science Week, 6–10 June 2022 — a hybrid internal conference that brought together 500+ scientists from across the world — these five challenges were in the spotlight. The attention was timely and urgent. Food prices are spiking; conflict is disrupting value chains; business leaders are being called out for greenwashing; and extreme weather events are hurting people, homes and livelihoods. These wide-ranging issues are interlinked and they require a systemic response. At the conference’s opening session, which was held in ICRAF’s hub in Nairobi, Kenya with virtual participation by scientists at the CIFOR hub in Bogor, Indonesia and elsewhere around the globe, five experts responded to each of the challenges. First, Jennifer Clapp, who is the research chair in Global Food Security and Sustainability and professor in the School of Environment, Resources and Sustainability at the University of Waterloo, Canada, delivered a discourse on transformation of the world’s food systems. “Food systems, as they are currently organized, are clearly broken,” said Clapp. “By all accounts, we are in the midst of a major world food crisis, with a war in Ukraine disrupting food, fertilizer and energy supplies... But even before that, food systems were facing serious challenges: over 800 million people were chronically undernourished, a number that’s been rising in recent years; nearly 2.4 billion people face moderate or severe food insecurity; and nearly 2 billion adults are over-nourished.” She went on to list additional issues, such as widespread micro-nutrient deficiency; the uneven quality of food environments; precarity of livelihoods within the systems; uneven power distribution amongst supply-chain actors; and overstepping of planetary boundaries, leading to severe environmental degradation and vulnerability to climate change. Clapp then spoke of some of the policy imperatives that are required to remedy this, such as centring the human right to food; delivering policies within a food-systems approach; and widening our understanding of food security to include issues like agency and sustainability. “A bold transformation of food systems is urgently needed,” she said. “Critical policy shifts are necessary to support sustainable food systems and to improve our prospects for meeting the Sustainable Development Goals.” Responding to questions, her colleague Bernard Lehmann, now chair of the Committee on World Food Security, High Level Panel of Experts (Jenifer is now vice-chair) indicated the importance of civil society in putting agency and sustainability at centre stage to address global food security. “Agency” refers to people’s ability to realize their preferences about how food is produced, processed, transported and consumed, essentially, how democratic food systems are or are not. Professor Cheikh Mbow, the director general of the Centre de Suivi Ecologique — the leading regional centre in West Africa working on the application of geoinformatics for environmental sustainability — reinforced these points, providing an African perspective on food security in the context of climate change. He was unequivocal about the urgency of the work required to bring food security “back from the brink” of major crisis. “We need action,” he said. “The window for action is getting smaller and the target of 2030 is just around the corner, so we need to act now.” He spoke further of the benefits of diversifying crop production in the region, including widespread cultivation of traditional crops and varieties, and of expanding agroforestry systems to raise productivity and resilience rather than relying on increasing quantities of agricultural inputs, such as pesticides and fertilizers. Conserving biodiversity will be key to ensuring the functioning of global food systems into the future and it was this challenge that Professor Andy Purvis of the Natural History Museum in London, addressed. He was blunt in his assessment. “Biodiversity loss is here,” he said. “We estimated in the [Intergovernmental Science–Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services] global assessment that there are currently a million species of animals and plants that are threatened with extinction...We’ve already had 700 vertebrates and 500 plants extinct in the last 500 years but that’s nothing compared to what’s coming down the track unless we change course. But it isn’t only, or even mostly, about threatened species and species dying out.” With this, the world should concentrate on protecting hotspot areas for loss of species, that is, those with high endemism, meaning they are home to a lot of species that are not found elsewhere. “From a human wellbeing perspective”, he said, “we depend on functioning ecosystems and the biodiversity that is necessary for those ecosystems to function, for which a biodiversity intactness index, that measures the percentage of natural biodiversity still remaining, is relevant.” He articulated the need to have various biodiversity goals set out at different scales: for species, ecosystems, genes and ecosystem services. “There is no single target that will safeguard biodiversity,” he said, rather, “we need to have an ambitious set of targets that are joined-up and coherent.” One action that addresses multiple biodiversity goals at the same time is to focus on protecting areas that are species-rich with high endemism and high carbon storage, many of which are forests. It is both urgent and prudent to start doing this now because the costs of delay are large. For example, drawing on forthcoming work to be published with his colleague Adriana de Palma, he pointed out that “delaying action on deforestation for a decade would increase the area requiring restoration by nearly 70% and more than double the cost of achieving the same biodiversity targets by 2050.” The stark reality is that “we literally can’t afford another decade of decline,” he said. Systems ecologist Ranil Senanayake, who runs the Earth Restoration Foundation, next spoke about his work to help fund and incentivize restoration by creating greener value chains. The Foundation’s novel biocurrency, LifeForce, quantifies positive externalities from actions such as planting trees, which currently deliver a range of benefits at no cost, such as capturing solar energy, cleaning groundwater, operative cooling, producing oxygen and capturing carbon. “Basically, what we’re doing is working with farmers to underwrite them for the difficult period of maturing a tree so that they have an incentive to look after it over this time period,” Senanayake said. He also shared his hopes to expand the project into quantifying the preservation and restoration of healthy soils and living biomass more generally. Throughout the session, speakers alluded to the unequal ways in which environmental, economic and social crises impact upon different members of the global community. During the final presentation, Susan Kaaria from African Women in Agricultural Research and Development zoomed in on gender inequalities within her field of expertise. She shared that there are gendered discrepancies at the grassroots’ level in terms of nutrition and access to productive resources, services and markets as well as within the upper echelons of organizations, including CIFOR-ICRAF itself. She offered several points for intervention, such as making sure that women’s voices and participation are centred in shaping policies at community level; pushing for policies that advance equal rights and access and are gender responsive; and ensuring that national institutions have the appropriate mechanisms to support this kind of transformation. One key element that came up in discussion is the apparent conflict of operating at global and local scales. Clearly, local action is required to have global impact but, also, because some wealthier countries tend to outsource their impacts on the planet to the developing world through importing a large proportion of their food and timber, global understanding is paramount to arriving at equitable policies and financing action to address global challenges. Operating across nested scales is required, with due attention to context specific solutions that contribute to addressing global challenges while meeting local wellbeing needs. In his closing remarks, Robert Nasi, managing director of CIFOR-ICRAF, said that “it was time to move on from focusing on what needs to be done — that is well understood — to focus on how to do it”, which is why CIFOR-ICRAF’s strategy is framed around developing actionable solutions. This insight-rich opening session paved the way for an intense week of in-depth debate on CIFOR-ICRAF’s current research and the extent to which it is delivering actionable solutions that address the global challenges. The post Addressing five global challenges that will shape our future appeared first on CIFOR Forests News.]]>