101e8 The post Memperkarakan isu lingkungan di pengadilan appeared first on CIFOR Forests News.]]> Pada tahun 2012 perusahaan minyak sawit PT Kallista Alam membuka dan membakar kurang lebih 1.000 hektar hutan gambut Sumatera sehingga perusahaan tersebut bisa menggunakan lahan untuk pertanian. Kebakaran yang terjadi di hutan Tripa Aceh mengancam satwa liar dan kesehatan manusia, termasuk mengirimkan sejumlah besar karbon ke atmosfer. Kegiatan-kegiatan tersebut juga ilegal. Meski pemerintah provinsi Aceh telah mengeluarkan ijin perusahaan, lahan tersebut seharusnya termasuk di dalam moratorium nasional Indonesia pada konsesi baru. Hutan Tripa juga merupakan bagian dari ekosistem Leuser – hotspot keanekaragaman hayati penting di dunia – dan merupakan kawasan terakhir di dunia, tempat orangutan, harimau, gajah dan badak hidup berdampingan di alam liar. Namun masih saja perusahaan-perusahaan telah melakukan hal buruk dengan beberapa konsekuensi. Kali ini, terjadi berbeda. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengugat PT Kallista Alam terhadap kerugian –kerugian yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan, dan pada bulan September tahun lalu, negara itu Mahkamah Agung menguatkan putusan sebelumnya dan memerintahkan perusahaan membayar Rp. 366 miliar (US $ 27 juta) sebagai denda dan ganti rugi terhadap kerusakan. Itu adalah keputusan preseden yang menarik perhatian para peneliti Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) dan Institut Hukum Lingkungan (Environmental Law Institute). Keputusan itu berpotensi game-changer (merubah permainan), menambahkan kewajiban sumber daya alam bagi perangkat portofolio pemerintah Indonesia yang dapat digunakan untuk mengatasi deforestasi. Seberapa luas itu perangkat ini digunakan di daerah tropis, para peneliti masih mempertanyakannya. TERTULIS DI BUKU Dalam sebuah makalah baru, para peneliti mengeksplorasi status hukum kewajiban sumber daya alam dan implementasinya di Indonesia serta di negara-negara lain yang tengah berjuang dengan deforestasi. “Hukum kewajiban lingkungan sudah lama diberlakukan di Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk hal-hal seperti tumpahan minyak dan kecelakaan limbah berbahaya, namun dapatkah hal itu digunakan untuk merusak lingkungan bahwa negara-negara tropis menghadapi, seperti penggundulan hutan dan satwa liar perdagangan?” tanya penulis utama Carol Adaire Jones dari ELI, yang berbasis di Washington, DC Jones dan rekan-rekan peneliti melakukan riset tentang Brasil, Republik Demokratik Kongo (DRC), India, Indonesia, Nigeria, Meksiko dan Filipina, dan menemukan bahwa semua negara-negara tersebut, kecuali Nigeria, telah menetapkan hak hukum untuk membawa kasus perusakan sumber daya ke dalam domain publik. Mereka terkejut menemukan bahwa dalam dua cara, ternyata hukum membuat lebih mudah menuntut kerusakan lingkungan di negara-negara tropis daripada di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pertama, di Amerika Serikat dan Uni Eropa hanya pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan. Tetapi di banyak negara tropis, masyarakat sipil juga dapat memperkarakan kasus lingkungan. Ketentuan ini dapat membantu mempercepat kasus naik ke pengadilan lebih cepat, kata rekan penulis John Pendergrass. Hal ini mungkin belum menjadi prioritas bagi jaksa pemerintah, entah karena mereka terlalu banyak bekerja atau karena mereka korup. Jika masyarakat sipil diperbolehkan untuk membawa kasus ini, itu bisa mendapatkan kedua masalah tersebut, “katanya. Anda harus dapat memantau dan mendeteksi pelanggaran, mengidentifikasi siapa pihak yang bertanggung jawab, dan mendokumentasikan kerusakan-kerusakan lingkungan Kedua, dalam hukum kewajiban Amerika Serikat hanya berlaku untuk kegiatan berbahaya, seperti tumpahan minyak dan pembuangan racun; ke tempat-tempat yang dilindungi seperti taman nasional; atau spesies, seperti burung migran dan satwa liar langka yang dilindungi. Di banyak negara studi, tetap saja, hukum menutup kerugian dari setiap sumber daya dalam domain publik – dari deforestasi seperti kasus Kallista Alam, kerusakan di lahan basah, pembalakan liar, dan polusi akibat pertambangan. Jadi hukum tertulis di dalam buku – tapi tidak selalu dilaksanakan secara konsisten, kata penulis. “Kami harus mengakui adanya masalah dengan aturan hukum, suatu saat karena perang saudara dan pemberontakan, di lain waktu karena korupsi atau lembaga yang lemah,” kata Jones. “Mempromosikan aturan hukum itu penting, caranya dengan membuat hukum dan peraturan jelas, penguatan lembaga, serta mempromosikan akuntabilitas melalui transparansi.” “Tapi itu juga pertanyaan kapasitas, dalam hal menggunakan data dan ilmu pengetahuan untuk berhasil membawa kasus ke pengadilan,” kata Jones. “Anda harus dapat memantau dan mendeteksi pelanggaran, mengidentifikasi siapa pihak yang bertanggung jawab adalah, dan mendokumentasikan luka ke lingkungan.” SEKOLAH HUKUM Hakim dan jaksa juga perlu mendapatkan pelatihan lingkungan – sesuatu yang sudah terjadi di Indonesia. Mahkamah Agung Indonesia telah membentuk ‘Pengadilan’Hijau ‘, pelatihan dan sertifikasi bagi para hakim yang menangani undang-undang lingkungan. Rimbawan dan inspektur – para petugas di tingkat tapak – juga memerlukan pelatihan, tambah Pendergrass. “Hal ini perlu menjadi tugas rutin yang yang diperlukan sebagai rimbawan profesional,” katanya. “Jadi para hakim dapat memahami bila ada kemungkinan mengembalikan kerusakan daerah, dan berapa kerugian biaya akibat kerusakan tersebut, termasuk memahami alasan-alasan penting dibalik kasus, sehingga para hakim dapat menjadi advokat dan membawa kasus ini ke pengadilan.” Dan sekali hal itu dilaksanakan, pengadilan juga perlu menghargai akan bahaya-bahaya yang mengancam lingkungan secara benar. Jones menyoroti kasus tahun 2014 di DRC ketika dua perusahaan tambang membuang limbah beracun (termasuk arsen dan sianida) ke sungai. Hal ini membunuh ikan, mencemari air minum dan hancurnya pertanian di sepanjang hamparan 200 kilometer – sementara perusahaan hanya diberi denda hanya US $ 6.000. “Kerusakan mengakibatkan dampak yang luar biasa terhadap mata pencaharian masyarakat selama bertahun-tahun – jadi jelas jumlah $ 6000 bukanlah jumlah yang benar,” kata Jones. “Perhitungan nilai kerugian harusnya dapat ditingkatkan di seluruh negara studi ini dilakukan” Kemana uang pergi setelah itu dikumpulkan juga merupakan hal yang diperhitungkan, terang penulis. Di Amerika Serikat dan banyak negara lain, denda ditempatkan di dalam suatu dana khusus yang digunakan untuk memulihkan kerusakan lingkungan. Namun di Indonesia dan Filipina, uang langsung masuk ke Departemen Keuangan. Hal itu berarti ada risiko bahwa dalam kasus-kasus seperti Kallista Alam, ada kemungkinan bahwa dana sebesar $ US27 juta yang dibayarkan oleh perusahaan mungkin tidak digunakan untuk memulihkan ekosistem yang rusak – tugas besar yang tidak sekedar menanam, tapi menghidupkan kembali aliran sungai yang membasahi gambut sepanjang tahun. “Jika uang pergi ke Kas, bisa saja dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting,” kata Pendergrass. “Jika tidak pergi ke restorasi, maka Anda mungkin masih memiliki efek jera, tetapi juga terlihat banyak seperti skema peningkatan pendapatan bagi pemerintah – dan saya harapkan bisa ada reaksi dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.” Menurut Jones, kekuatan untuk memperkarakan kasus-kasus seperti ini merupakan suatu bagian dari kumpulan perangkat hukum pemerintah yang dapat digunakan untuk menghentikan deforestasi. Baik kebijakan – aturan permainannya – merupakan kunci awal. “Tapi kalau ada kegagalan mematuhi aturan-aturan, atau pelaksanaan peraturan dilakukan dengan cara yang sangat tidak konsisten, maka Anda harus membawa tindakan ini ke ranah penegakan hukum. “Dan kemudian kewajiban dapat menjadi alat yang sangat kuat.” The post Memperkarakan isu lingkungan di pengadilan appeared first on CIFOR Forests News.]]> The post For indigenous voices in land use, a seat at the table isn’t necessarily enough appeared first on CIFOR Forests News.]]> If participation is to meaningfully include marginalized groups, we must examine how it happens on the ground, says the paper’s lead author, Tessa Minter, a post-doctoral researcher from Leiden University and the Center for International Forestry Research (CIFOR). That’s exactly what Minter and colleagues did, studying how a group of indigenous people in a Philippines protected area participated—or didn’t—in its governance. “All the promises of the participation of local populations in protected area management, in this case at least, do not mean much if the underlying power structures remain the same,” Minter said. The Agta people have lived in the Northern Sierra Madre Natural Park for many generations, hunting and gathering in its dense rainforests and mountains, and fishing in its coral seas. Logging, paid work and agriculture also supplement their livelihoods, and these days the Agta are outnumbered in the park by migrant smallholder farmers from other ethnic groups. The Philippines’ largest protected area, the park covers the last undisturbed lowland forest on the northern island of Luzon and is home to 78 bird species found only in the Philippines. But the area is now threatened by illegal logging, forest clearing for agriculture, overhunting and unsustainable fishing, Minter said. National legislation introduced in recent decades requires the Agta to be involved in the park’s management, which takes the form of the Protected Area Management Board (PAMB), a group of directors of the park, local mayors, and representatives of NGOs and community organizations. Twelve of the 36 seats on the board are reserved for Agta representatives—in theory, a powerful block. Yet reality is different: The Agta are not given a realistic chance to actively participate, Minter says. It takes a lot of time for people—they have to travel, they have to leave their families behind, they have to deal with the opportunity costs of not having an income for those days Her study analyzed PAMB meeting minutes between 2001 and 2009, finding that when Agta representatives raised concerns—particularly about unsustainable resource extraction in the park—more powerful members tended to avoid taking any action. Significantly, more than half the time, matters relating to the Agta were discussed and decided by the board without any input from the Agta. How is it that 12 members had no input into matters that directly concerned them? The reasons—problems of access and understanding—illuminate the difficulties of ensuring that marginalized groups truly participate. The study found that on average, only four of the 12 Agta representatives were present at any one meeting. That’s not because they were lazy or indifferent, Minter says. “Most Agta live in remote areas, in the forest or along the coast, in some cases several days’ walk from any roads,” she said. “Announcements for meetings or changes in the schedule often didn’t reach them in time—if at all.” And even if they knew about the meetings, transport is difficult. “It takes a lot of time for people—they have to travel, they have to leave their families behind, they have to deal with the opportunity costs of not having an income for those days,” Minter said. Once they arrived at meetings, there was no guarantee they would be able to understand the proceedings. Meetings were often held in English, a language few Agta speak, rather than Tagalog (the national language) or Ilocano, a local one. To address some of these seemingly surmountable issues, Minter and colleagues began a project to strengthen the voting power of Agta. They held training sessions and community consultations, obtaining financial assistance to help Agta representatives attend meetings. While these efforts had positive impacts, Agta participation did not significantly improve. Minter believes powerful interests worked against change—and against addressing the issues of illegal logging and resource exploitation that concern the Agta. “The fundamental part of the story is the underlying structure of power abuse in the province. The politicians who are in charge are using natural resources to their own advantage,” she said. Faced with this lack of progress, the team ended the project. “If you keep pushing for people’s participation without the possibility of generating sufficient positive results, it becomes a frustration for those who are almost forced to participate. We thought it was no longer fair to the Agta to try to push for this,” Minter said. Despite the difficulties, Minter remains optimistic. “The key message shouldn’t be ‘Participation doesn’t matter, it’s all a waste of time and we should just give up,’ ” she said. What is needed, she says, is better ways of measuring whether participation is actually occurring. “I do think that when we speak of participation we do not really know how complicated it is to make it work on the ground—in terms of practical things like traveling to meetings; communication, like the language meetings are held in; and most importantly, rebalancing the power balance.” Why does meaningful participation matter? A critical new development in the Northern Sierra Madre Protected Area throws the problem into sharp relief. A recently approved new road that would cut right through the core conservation zone of the park would link a nearby inland city with the forest and the coast—with local authorities promising the project would boost tourism and access to education and health care for park residents without negative social or environmental effects. Too often people assume, now we have brought these diverse groups together for discussion, things will get better Minter, who has worked in the park for more than a decade, considers this unlikely. “Competition for forest and marine resources is already heightened right now, and once this road is built, the whole area will be opened up for many more migrants—and there are other cases elsewhere in the Philippines where this has drastically affected the situation of the indigenous people.” There are biodiversity concerns as well. “There are commercially interesting—and endangered—timber species to be found there, so the chances that illegal logging will increase are huge.” Minter is not convinced that the Agta participated in the decision-making process allowing the road to go ahead. “The situation has been very non-transparent,” she said. “There have been community consultations, but it’s not been clear who was invited or who organized them. Some people say they have been bribed into signing agreements, or that they signed agreements that they didn’t know had anything to do with the road—they were told they were signing another document.” The study holds important lessons for those implementing landscape approaches to rural development. A landscape approach is a holistic approach to forest and agricultural management in order to balance social, economic and environmental goals by bringing people with different interests in that landscape together to agree on complementary strategies. “I’m convinced that such an approach is the way forward,” Minter said. “But it shouldn’t stop at the point where you get people together—and as the story of the Agta shows, getting them together is already very difficult.” “Once you have everyone together, you need social scientific data and analysis to learn who are all these people in that meeting room—their livelihood situations, cultural backgrounds, communication skills—and find ways to address the power imbalances that inevitably will be there,” she said. “Too often people assume, now we have brought these diverse groups together for discussion, things will get better,” Minter said. “But that’s only the start.” For more information about this research, contact Tessa Minter at mintert@FSW.leidenuniv.nl or Terry Sunderland at t.sunderland@cgiar.org. This study was supported in part by the Regional Network on Indigenous Peoples and the Nederlands Centrum voor Inheemse Volken. CIFOR’s research on indigenous peoples and forests forms part of the CGIAR Research Program on Forests, Trees and Agroforestry. The post For indigenous voices in land use, a seat at the table isn’t necessarily enough appeared first on CIFOR Forests News.]]> The post 3 Hal Penghambat Penyelesaian Masalah REDD+ di Durban, kata fasilitator appeared first on CIFOR Forests News.]]> “Yang pertama, dari pandangan politik, adalah keputusan tentang hal-hal yang menyangkut keuangan dan pembiayaan....bagaimana REDD+ akan dibiayai,” katanya dalam sebuah wawancara di kantornya di Manila. “lalu ada dua isu teknis yang harus dijelaskan lebih lanjut dan diadopsi yaitu pedoman pada tingkat referensi, yaitu bagaimana negara-negara secara esensial mengukur, melaporkan dan mem-verifikasi (MRV) pengurangan emisinya, dan tingkatan darimana mereka memulai MRV-nya. Mengenai perlindungan, diperlukan pedoman tentang bagaimana menerapkan apa yang disebut sebagai sebuah sistem informasi untuk perlindungan (sosial, ketatalaksanaan dan lingkungan)”. La Viña telah terlibat dalam perundingan global tentang REDD+ sejak 1995, pertama sebagai negosiator untuk Filipina, dan selanjutnya sebagai fasilitator dalam proses REDD+ LCA (Long-Term Cooperative Action (Aksi Kerjasama Jangka Panjang)). Tahun ini dia telah memfasilitasi berbagai pertemuan para ahli teknis REDD+. Dia juga telah menulis banyak makalah tentang negosiasi REDD+ dan sering diundang untuk menjadi pembicara untuk topik tersebut, termasuk pada acara Forest Day, sebuah konferensi besar tahunan yang diselenggarakan bersamaan dengan perundingan perubahan Iklim PBB. La Viña berdomisili di Manila, dimana dia menjabat sebagai Dekan di Sekolah Pemerintahan di Universitas Ateneo. REDD+ adalah kependekan dari Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation, dimana negara-negara kaya membayar negara-negara berkembang untuk melindungi, merestorasi dan mengelola secara lestari hutannya. Para pendukung program ini mengatakan bahwa skema ini merupakan satu dari opsi paling murah untuk memangkas emisi gas-gas rumah kaca global. Hutan memainkan peran besar dalam penyerapan dan penyimpanan gas-gas rumah kaca. Ada beberapa estimasi, namun menurut sebuah penelitian yang dipublikasikan pada Bulan Agustus pada the Journal Science (baca rilis pers tentang hal tersebut disini) mengatakan bahwa hutan dunia dapat menyerap 2,4 milyar ton karbon dari atmosfir- atau setara dengan sepertiga dari emisi tahunan bahan bakar fosil saat ini. Selain berfungsi sebagai penyerap karbon utama, sebuah penelitian terbaru mengatakan bahwa deforestasi sendiri menyumbangkan emisi 2,9 milyar ton karbon setiap tahunnya, menggarisbawahi mendesaknya upaya untuk memperlambat kecepatan deforestasi dan degradasi hutan. Negara-negara yang terlibat pada perundingan perubahan iklim pada tahun 2010 di Kankun, Meksiko, telah sepakat untuk memasukkan REDD+ dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (U.N. Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)), namun sayangnya masih banyak detil penerapan skema tersebut belum terjawab dan hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh para negosiator yang akan bertemu pada Konferensi Para Pihak (Conference of Parties) ke 17 yang akan berlangsung di Durban mulai tanggal 28 November sampai 9 Desember. httpv://www.youtube.com/watch?v=pFsQLE4-n6o Pembiayaan REDD+ Sekitar 5 milyar dollar Amerika telah dialokasikan untuk mendukung REDD+, sebagian besar melalui bantuan bilateral oleh Norwegia, namun itu hanyalah merupakan bagian kecil dari apa yang sebenarnya diperlukan. Badan dunia yang menangani masalah lingkungan (United Nations Environment Programme (UNEP)) mengeluarkan estimasi pada bulan September bahwa untuk memangkas separuh emisi dari sektor kehutanan akan membutuhkan 17-40 milyar dollar Amerika setiap tahunnya. La Viña mengatakan bahwa sementara pada tingkat tertentu pembiayaan REDD+ masih “terperangkap” pada kerangka kerja mitigasi perubahan iklim yang mengikat secara hukum dan menyeluruh, ada banyak opsi untuk melangkah lebih lanjut. “Pada berbagai diskusi mengenai REDD+, beberapa negara jelas-jelas mengatakan ‘kami mencintai REDD+ dan kami ingin melanjutkannya namun hal ini tergantung pada apa yang akan terjadi pada keseluruhan struktur pembiayaannya’,” kata La Viña. “Namun saya mengatakan bahwa ada cukup pihak, bahkan sebagian besar pihak, baik dari negara maju maupun berkembang, yang mengatakan .......kami dapat terus maju menyelesaikan masalah pembiayaan REDD+”. “Saya pikir anda dapat melakukan jalur ganda, bahkan melakukan tiga jalur untuk melanjutkan REDD+ dan pembiayaan REDD+. Pada kenyataannya, itu adalah esensi dari diskusi-diskusi yang berlangsung sampai saat ini pada kelompok-kelompok diskusi yang saya fasilitasi. Orang mengatakan, ‘lihat, inilah REDD+, REDD+ adalah menu serangkaian kegiatan , ada juga menu tentang sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut. Anda dapat melakukan kegiatan multilateral, Dana Iklim Hijau, anda bisa mendapatkan dana-dana bilateral, anda bisa mendapatkan dana-dana nasional, dan bahkan terbuka kesempatan pada tahapan awal ini untuk pembiayaan dari sektor swasta.’ Tidak selalu harus berupa pasar karbon, kami selalu meng-klarifikasi hal tersebut. Ada kemungkinan dunia belum siap saat ini, tentu tidak dengan pasar karbon penuh atau pasar karbon REDD+. Hal itu hanya mungkin bila ada pasar karbon keseluruhan penuh. Jadi hal itu tidak akan terjadi dalam waktu lama. Namun sektor swasta juga harus dilibatkan dalam masalah pembiayaan. “Saya lebih mendukung untuk melebarkan diskusi seputar pembiayaan oleh sektor swasta secara umum dan apa yang dapat memotivasi sektor swasta untuk bergabung – baik berupa pembiayaan melalui CSR (tanggung jawab sosial korporasi) sampai pada terprediksinya produk-produk yang dapat dihasilkan dari hutan. “Jadi tantangan dalam negosiasi sebenarnya adalah bagaimana menemukan kerangka kerja, dan menyepakati kerangka kerja tersebut, yang memungkinkan berbagai pihak untuk mendukung hal ini atau meminjam istilah Mao Tse-tung, ‘seribu bunga yang mekar bersamaan’, pembiayaan multi jalur yang membiayai berbagai tipe kegiatan REDD+ juga. Itulah kuncinya.” La Viña mengatakan bahwa dia merasa optimis. “Saya merasa yakin bahwa kita dapat menemukan solusi yang spesifik untuk masalah pembiayaan REDD+.” Perlindungan REDD+ La Viña mengatakan bahwa sementara ada “kesepakatan luas” tentang prinsip-prinsip tentang wujud perlindungan REDD+, para negosiator belum sepakat tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan tersebut seharusnya dilaporkan. Dia mengatakan bahwa ada tiga jenis perlindungan: “ketiga hal tersebut secara esensial adalah perlindungan sosial, yaitu perlindungan hak-hak masyarakat lokal, berupa hak-hak komunitas, hak-hak pemangku kepentingan, hak terhadap informasi, dan semacamnya. Ada juga perlindungan ketatalaksanaan terkait dengan transparansi, akuntabilitas, antikorupsi. Ada pula perlindungan lingkungan yang terkait dengan kesatuan lingkungan, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, dan sebagainya. Hal ini telah disepakati. Tak ada hal lain yang harus dilakukan untuk hal tersebut. “Namun yang belum disepakati atau yang belum dibangun dan disepakati adalah sistem dimana negara-negara melaporkan bagaimana mereka melaksanakan perlindungannya. Jadi hal inilah yang sedang dinegosiasikan sekarang. “Hal ini tidaklah semudah yang tampak. Jenis pelaporan apa yang akan dilakukan oleh negara-negara tersebut, siapa yang akan melakukan pengkajian? Tampaknya ada ketegangan antar negara. Ada negara yang berpendapat bahwa apa yang mereka lakukan dengan perlindungan seharusnya hanya dilaporkan secara unilateral. Namun ada negara lain yang mengatakan, ‘tidak, tidak, harus ada format tertentu untuk pelaporan, seperti sebuah kajian’. “Jadi di Durban dalam kurun waktu dua minggu mendatang para pihak akan mengkaji ulang hal ini ....diharapkan mereka akan mengadopsi apa yang disebut Dokumen Panduan. Dan kemudian mereka akan menyampaikannya pada saat COP untuk dapat diadopsi secara resmi sebagai panduan bagi negara-negara dalam melaksanakan dan melaporkan tentang perlindungan”. Pemantauan, Pelaporan dan verifikasi (MRV) dari REDD+ Tantangan lain di Durban adalah bagaimana menemukan konsensus tentang sistem untuk memantau, melaporkan dan mem-verifikasi emisi karbon dalam proyek-proyek REDD+, kata La Viña. “Diskusi tentang hal ini belum semaju diskusi tentang perlindungan, bukan karena kami tidak memberikan perhatian tentang masalah ini, tetapi karena MRV adalah isu yang jauh lebih rumit dan sulit.....pada kenyataannya masih banyak negara tidak terlalu siap untuk melaksanakan sistem MRV,” katanya. “Jadi pada perundingan perubahan Iklim PBB di Bonn pada Bulan Juni ada sebuah diskusi awal tentang hal ini. Tidak adanya konsensus dalam mencapai apa yang dianggap oleh negara-negara seharusnya dicapai menjadi isu yang berbeda, namun harus ada pertukaran yang jujur dan jelas dari apa yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai apa yang kita inginkan sehingga kita dapat melaksanakan REDD+. Dan baru pada Bulan November ini ada sebuah pertemuan di Bonn dimana para ahli mencoba mendiskusikannya lebih jauh.” Para pengamat mengatakan bahwa salah satu isu yang sedang didiskusikan adalah apakah negara-negara seharusnya disyaratkan untuk menggunakan metode yang dikenal sebagai “REL” (reference emission levels) atau “RL” (reference levels) dalam melaporkan emisi karbonnya. REL mewakili jenis penghitungan kotor, sementara RL mendekati jenis penghitungan bersih. Para peneliti mengatakan bahwa mengingat kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam “+” dalam REDD+ yang berpotensi menghasilkan cadangan karbon, maka cara penghitungan menurut RL tampaknya lebih sesuai. Namun, karena pada umumnya kapasitas terbatas untuk memantau hutan di negara-negara berkembang dan masalah-masalah dalam meng-konversi laju deforestasi menjadi emisi gas rumah kaca, diperlukan pendekatan bertahap terhadap REL/RL. Contohnya, beberapa pengamat mengusulkan bahwa negara-negara tersebut dapat menggunakan data kehutanan dari FAO selama fase kesiapan awal dari program dan kemajuan untuk estimasi yang lebih akurat dengan penghitungan tingkat ketidakpastian yang lebih baik menuju fase aksi awal dan implementasi penuh. Namun demikian, La Viña mengatakan bahwa ada isu yang lebih sulit yang harus dihadapi. “Pertanyaan kunci yang sebenarnya bukanlah tentang REL atau RL. Isu yang sebenarnya adalah bagaimana negara-negara sekarang akan memilih garis dasarnya secara politis. Pertanyaannya tidak akan berupa pertanyaan teknis. Memang ada isu-isu teknis di sekitarnya, namun pertanyaannya cenderung menjadi pertanyaan politis. Bagaimana anda memasukkan faktor situasi nasional, situasi yang unik? Apakah anda bahkan membandingkan antar negara? “Saya pikir ada semacam ketidakpastian sampai sebatas mana kita dapat mengadopsi keputusan pada tingkat referensi sampai akhir pertemuan di Durban, tetapi dengan kerja keras, mengingat pentingnya meluncurkan mekanisme tersebut, untuk benar-benar melaksanakan REDD+, saya yakin bahwa para pihak dapat mengadopsi dokumen pedoman ini.” La Viña mengatakan bahwa kegagalan untuk menyepakati MRV dapat menghancurkan REDD+ dalam jangka waktu menengah. “Adalah wajar bila setiap negara akan menentukan sendiri bagaimana mereka akan mendesain dan membangun system MRV-nya. Namun hal ini akan menyebabkan tetap adanya ketidakpastian sampai ke fase berikutnya. Idealnya bagi saya, semua negara harus melakukan jalur cepat pembangunan sistem dan program REDD+ pada tahun 2012. Dan itupun tidak akan selesai dalam waktu satu tahun tetapi dapat mencapai dua atau tiga tahun. Semakin kecil tingkat ketidakpastiannya, semakin baik bagi negara yang bersangkutan. Dan juga lebih baik bagi donor dan penanam modal”, katanya. Tantangan-tantangan lain? Proses Negosiasi Pada perundingan perubahan iklim PBB tahun lalu, negosiasi hampir saja keluar jalur akibat adanya keberatan dari sejumlah kecil negara. Beberapa pengamat telah mengkritik aturan-aturan negosiasi, khususnya syarat untuk tercapainya konsensus diantara semua negara sebelum keputusan dapat dibuat. La Viña menyadari bahwa ini merupakan tantangan tetapi menurutnya suasana perundingan telah menjadi semakin baik pada tahun-tahun terakhir. “Hal ini telah menjadi kejutan yang menyenangkan, namun tahun ini telah menjadi tahun yang baik, dengan adanya proses yang baik. Para pihak terlihat sangat terlibat satu dengan yang lain dan mereka juga mendiskusikan berbagai ide bersama-sama”, katanya. “Tentu saja setiap pihak tetap mengambil posisinya, dan memang seharusnya demikian, namun mereka lebih terbuka untuk mendengar pendapat satu sama lain”. Namun dia juga mengatakan bahwa ada batasan-batasan dari apa yang dapat dicapai oleh UNFCCC. “Saya telah terlibat dalam proses ini selama hampir 20 tahun. Saya sangat terbuka mengatakan bahwa ini adalah proses yang baik. Ada peran yang harus dimainkan tetapi mungkin ada proses-proses lain yang juga harus kita pertimbangkan untuk menyelesaikan berbagai bagian dari masalah perubahan Iklim. Dan untuk masalah kehutanan saya rasa ini nyata. Kerangka kerja pembiayaan REDD+ dalam UNFCCC sangat penting dan telah ada disana. Namun jangan beranggapan bahwa semua yang berkaitan dengan REDD+, harus dilakukan hanya melalui UNFCCC, baik dari pandangan keuangan atau praktis. “Saya pikir sangat wajar bila kita meng-identifikasi proses-proses dan tempat-tempat yang lain agar dapat mempercepat seluruh upaya pendekatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Dan kita akan sampai pada penghujungnya saat kita semua sepakat pada keseluruhan kerangka kerja REDD+, termasuk kerangka kerja pembiayaan untuk REDD+ dan perlindungan. Jadi anda memiliki sebuah arsitektur dan arsitektur tersebut yang membimbing seluruh upaya terkait REDD+ namun semuanya tidak perlu dilakukan dibawah satu atap”. Krisis Keuangan Christiana Figueres, Sekretaris Eksekutif UNFCCC, melaporkan pada para wartawan pada akhir bulan lalu bahwa perundingan Durban “adalah bukan waktu terbaik untuk membicarakan tentang masalah pembiayaan karena semua negara maju sedang mengalami krisis keuangan” – sebuah pendapat menurut La Viña. “Para mitra kami sejauh ini tidak menjadikan krisis keuangan sebagai alasan untuk tidak memenuhi apa yang mereka janjikan, tetapi seperti yang anda ketahui, hal ini akan mempengaruhi anggaran dan kemampuan negara untuk berkomitmen dalam jangka panjang. Jadi dampaknya bukanlah pada besarnya angka namun lebih banyak pada dampak psikologis”, katanya.” “Kita menyadari bahwa sesungguhnya tidak akan ada banyak uang untuk ini ....jika kita tidak dapat mengandalkan anggaran nasional pemerintah, kemana lagi kita mesti berharap? Inilah alasan mengapa hal ini penting, bukan hanya untuk pembiayaan REDD+ dan mitigasi, tetapi bahkan untuk adaptasi: bagaimana kita akan melibatkan sektor swasta dan dengan cara dimana perlindungan juga masuk di dalamnya? “Jika perundingan di Durban berhasil menyelesaikan hal ini, dapat menghasilkan sebuah kerangka kerja partisipasi sektor swasta dalam perubahan iklim, dengan cara yang transparan, akuntabel dan adil, maka hal ini akan merupakan sebuah kemajuan besar,” kata La Viña. Blog Hutan CIFOR akan meliput negosiasi dan acara-acara perubahan Iklim selama COP 17 yang akan diselenggarakan di Durban, Afrika Selatan mulai tanggal 28 November sampai 9 Desember. Ikuti cerita-cerita terkait hutan, REDD+, ketahanan pangan dan perubahan iklim di Blog Hutan CIFOR dan kunjungi halaman acara untuk mendapatkan informasi bagaimana anda dapat berpartisipasi di Hari Hutan (Forest Day) 5, sebuah acara global terbesar tentang hutan dan perubahan Iklim, dan acara-acara tambahan lain yang kami selenggarakan pada COP 17. The post 3 Hal Penghambat Penyelesaian Masalah REDD+ di Durban, kata fasilitator appeared first on CIFOR Forests News.]]> Untuk mengirim komentar atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam kepada para penulis anda dapat menulis kepada Herlina Hartanto di mailto:h.hartanto@cgiar.org The post Orang Filipina ’berpikir lokal, bertindak lokal’ appeared first on CIFOR Forests News.]]> Namun mengupayakan masyarakat agar bersedia mempertimbangkan situasi mereka dan membuat rencana secara kolektif memerlukan lebih dari sekedar perbincangan sehari-hari. Organisasi-organisasi lokal yang berbeda harus memiliki kepekaan mengenai dimana mereka berada, kemana tujuan mereka dan bagaimana cara untuk mencapainya. Mereka juga harus bisa meyakinkan otoritas pusat agar mendukung mereka. Upaya tersebut memerlukan data, perhitungan dan pemikiran mendalam. Para peneliti dan LSM mengembangkan berbagai metode untuk membantu organisasi-organisasi lokal dan masyarakat melaksanakan semua ini. Metode-metode yang bisa menjadi alat yang sangat ampuh untuk memperbaiki pengelolaan hutan, juga untuk pengembangan masyarakat. ’Collective Action and Learning in Developing a Local Monitoring System” atau ’Tindakan kolektif dan belajar mengembangkan system pemantauan local’ menganalisa upaya menerapkan alat-alat ini untuk mengelola hutan kemasyarakatan di Filipina. Artikel yang baru saja dipublikasikan dalam the International Forestry Review ini merupakan karya Herlina Hartanto dari CIFOR bersama Cristina Lorenzo dan Anita Frito dari the University of the Philippines in Los Banos. Artikel ini berfokus pada tiga desa di Palawan dimana pemerintah Filipina mempercayakan 5000 hektar hutan kepada sebuah koperasi lokal. Para penulis berpartisipasi dalam sebuah tim yang membantu koperasi tersebut dan mendorong terjalinnya ikatan antara koperasi dan departemen kehutanan pemerintah, antara pemerintah setempat dengan para LSM, sebuah kelompok wanita, sebuah asosiasi nelayan, dan dewan tingkat propinsi untuk pembangunan berkelanjutan. Tim ini pada langkah awalnya menyelenggarakan lokakarya-lokakarya untuk mendiskusikan visi-visi masa depan dari berbagai kelompok, merencanakan kegiatan-kegiatan dan menciptakan kerangka kerja bersama untuk memantau kemajuan. Dalam lokakarya-lokakarya yang terselenggara, koperasi tersebut setuju untuk memantau pemanenan kayu, rotan, dan resin; kantor lingkungan hidup wilayah kabupaten menyatakan kantor tersebut akan memantau kegiatan-kegiatan kehutanan ilegal, dan asosiasi wanita menawarkan diri untuk memantau harga, biaya, dan pasar untuk kerajinan tangan. Kelompok-kelompok tersebut kemudian berbagi informasi yang terkumpul melalui pertemuan-pertemuan, koran, dan papan-papan buletin. Hasilnya, para anggota koperasi merasa mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan-kegiatan organisasi mereka dan berpartisipasi secara lebih aktif. Asosiasi nelayan, wanita, guru, pemuda, dan pekerja kesehatan, yang tidak pernah peduli pada masalah kehutanan, juga menjadi tertarik dan terlibat dan koperasi mulai berkonsultasi dengan semua kelompok ini mengenai rencana pengelolaan hutannya. Anggota masyarakat mendapat pembelajaran lebih banyak mengenai bagaimana menangani kegiatan-kegiatan ilegal dalam kehutanan dan bagaimana memasarkan kerajinan tangan mereka secara lebih efektif. Tak seorangpun mengatakan itu adalah upaya mudah. Organisasi-organisasi masyarakat mendapat perhatian yang berbeda dari badan-badan pemerintah. Orang kadangkala mengalami kesulitan dalam menganalisis data yang dihasilkan. Sebagian kelompok ada yang lebih komit terhadap proses tersebut dibandingkan dengan yang lain. Namun demikian, hasilnya menggembirakan. Berfikir secara lokal menyebabkan orang bertindak secara lokal. Dan ini tidak berhenti disana. Ketika orang-orang bertindak mereka memantau apa yang terjadi dan memikirkan apa yang mereka temukan. Lalu mereka akan bertindak lebih jauh lagi. The post Orang Filipina ’berpikir lokal, bertindak lokal’ appeared first on CIFOR Forests News.]]> Anda juga dapat memperoleh makalah-makalah spesifik tersebut mengenai Cina (oleh Liu Dachang), India (oleh Ramachandra Guha), Nepal (oleh Y.B. Malla) dan Filipina (oleh Francisco Magno). Anda dapat mengirim komentar kepada Eva Wollenberg di: mailto:l.wollenberg@cgiar.org The post Bangkitlah Penghuni Hutan Asia! appeared first on CIFOR Forests News.]]> Departemen kehutanan pemerintah tetap memegang kendali atas keputusan-keputusan kunci dan menguasai hutan terbaik. Pajak yang tinggi, pengendalian pasar, dan prasyarat lisensi membatasi pendapatan rakyat miskin. Elit lokal yang menangkap manfaat-manfaatnya; sementara rumahtangga-rumahtangga miskin seringkali tidak berani menentang. Para pejabat kehutanan membela tindakan mereka dengan menyatakan bahwa para penduduk desa tidak mengurus hutan dengan baik. Perlu diakui, banyak lembaga tradisional pengelola hutan tidak pernah bekerja dengan baik atau lemah atau bahkan tak berfungsi. Sebagian dari lembaga-lembaga tradisional tidak demokratis dan mendiskriminasikan perempuan, etnis minoritas, dan penduduk yang tidak memiliki lahan. Banyak dari pengetahuan lokal mengenai hutan tidak lagi diterapkan dalam konteks saat ini. Para pejabat kehutanan seringkali menggunakan argumentasi ini sebagai alasan untuk melindungi hak istimewa dan sumber pendapatan mereka, daripada mencari cara kreatif untuk memberdayakan kapasitas lokal. Para pengguna hutan yang miskin jauh lebih baik apabila mereka dibangkitkan untuk menekan departemen kehutanan dan membangun persekutuan dengan LSM, pejabat-pejabat pemerintah yang bersimpati dan para donor. Organisasi-organisasi nasional dan regional dari para pengguna hutan dan pemegang lahan kecil di India, Nepal dan Filipina memperoleh manfaat-manfaat nyata untuk anggota mereka dengan memprotes, melobi dan membawa kasus mereka ke pengadilan dan media massa. Kadangkala organisasi papan bawah dan LSM bekerjasama namun kemudian kehilangan hubungan dengan masyarakat yang semula merupakan sasaran pengabdian mereka. Banyak diantaranya kekurangan keahlian tehnis dan pemasaran yang diperlukan untuk dapat memberikan alternatif praktis kepada para pengguna hutan. Namun demikian, pengalaman menunjukkan bahwa birokrasi pemerintah hanya akan memenuhi kebutuhan rumahtangga pedesaan yang miskin apabila ada tekanan. Kini saatnya menekan sedikit lebih keras. The post Bangkitlah Penghuni Hutan Asia! appeared first on CIFOR Forests News.]]> Atau Untuk mengirmkan komentar kepada penulis, Anda dapat menghubungi Arnoldo Contreras at: mailto:MITCON1720@AOL.COM The post Tip kejahatan kriminal hutan appeared first on CIFOR Forests News.]]> Pejabat pemerintah menyadari betapa sulitnya untuk menegakkan peraturan kehutanan karena kebanyakan kegiatan pembalakan terjadi di daerah yang terpencil dan tersebar, sehingga sulit untuk mengawasinya. Disamping itu, pada umumnya pejabat pemerintah mempunyai insentif yang sedikit untuk melakukan penegakan hukum secara sistematis. Jika dilakukan maka akan menyulut konflik dan memaksa mereka bekerja lebih keras. Bagi pejabat yang korupsi, ini berarti hilangnya sumber pendapatan utama mereka. Ditambah lagi dengan peraturan-peraturan kehutanan yang jika diterapkan dalam kondisi sebenarnya kadang sulit dilakukan oleh perusahaan. Hal yang demikian, ditambah dengan penyuapan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang korupsi, menyebabkan perusahaan hampir tidak mungkin dapat beroperasi secara legal, bahkan jika mereka menginginkannya. Kejahatan hutan memakan banyak korban. Setiap tahun, pemerintah kehilangan puluhan miliar dollar Amerika dalam bentuk pendapatan pajak, yang sebenarnya dapat dipergunakan untuk membangun jalan, rumah sakit dan sekolah-sekolah. Merebaknya korupsi merusak kepercayaan terhadap pemerintah dan proses demokrasi. Banyak camp pembalakan mempunyai kondisi lingkungan hidup sub-standard. Praktek pembalakan yang buruk menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar dan mengurangi produksi kayu dalam jangka panjang. “’Forest Law Enforcement, An Overview’, yang ditulis oleh Arnoldo Contreras, tidak hanya mengkaji ulang permasalahan ini namun juga memberikan jalan pemecahannya. Contreras mengatakan bahwa hukum itu sendiri perlu lebih realistis, yaitu dengan peraturan-peraturan yang lebih sedikit dan sederhana. Hukum yang tidak realistis tidak dipungkiri lagi akan membuahkan korupsi. Media massa, LSM dan masyarakat lokal sebaiknya berperan sebagai pengawas yang memonitor kegiatan-kegiatan kehutanan dan menekan pemerintah untuk melakukan tindakan. Para pembuat kebijakan tidak boleh memberikan ijin kapasitas pengolahan yang jauh melebihi jumlah kayu yang dapat dipanen oleh perusahaan secara resmi. Badan independen harus melakukan audit terhadap lembaga/badan kehutanan publik, melaksanakan kontrol mendadak dan melakukan verifikasi terhadap konsistensi informasi yang diberikan oleh lembaga-lembaga. Sangsi terhadap kegiatan hutan secara ilegal perlu ditingkatkan. Pemanfaatan teknologi lacak dan penginderaan jarak jauh memudahkan pengawasan kegiatan-kegiatan ilegal. Sertifikasi sukarela dimaksudkan untuk mengurangi beberapa beban peraturan yang ditanggung oleh pejabat publik. Negara-negara yang mengimpor kayu dan hasil hutan lainnya dapat menghentikan pembelian barang dari sumber-sumber ilegal. The post Tip kejahatan kriminal hutan appeared first on CIFOR Forests News.]]> The post Filipina bergerak ke arah pegunungan, hutan terancam! appeared first on CIFOR Forests News.]]> Pertama, perusahaan perkayuan (logging) mengeksploitasi hutan. Kemudian petani kecil membuka lahan untuk menanam tanaman pertanian. Artikel yang ditulis oleh Maria Cruz, “Population Pressure, Poverty, and Deforestation: Phillipines Case Study” (Studi kasus di Filipina: Tekanan Penduduk, Kemiskinan dan Deforestasi), menganalisa faktor penyebab mengapa petani kecil bergerak masuk ke dalam hutan dan apa yang dapat dilakukan untuk membendung arus tersebut. Dia menyimpulkan bahwa untuk menyelamatkan hutan di Filipina yang masih tersisa diperlukan reformasi di bidang lahan/tanah, kredit pertanian, keluarga berencana, dan hak kepemilikan yang dapat diberdayakan bagi penduduk hutan yang ada dan masyarakat asli. Cruz memberikan beberapa angka yang mencolok. Populasi di wilayah dataran tinggi yang berhutan berkembang dari 5,8 juta pada tahun 1950 menjadi 17,5 juta di tahun 1990. Pada tahun 1980-an saja ada tambahan sekitar 3,5 juta orang yang masuk ke dalam wilayah ini. Akibatnya, wilayah ini menyumbangkan pertambahan total areal pertaniannya dari 10% di tahun 1960 menjadi 30% pada tahun 1987. Tulisan ini juga merujuk sebuah model ekonometrik yang menunjukkan adanya perpindahan penduduk (migrasi) ke daerah yang mudah terjangkau dan tidak terlalu mahal biaya perjalanannya. Mereka juga memilih kawasan yang mempunyai banyak hutan yang dimiliki oleh umum. Lereng curam dan tanah yang miskin hara tidak menghalangi upaya mereka. Tidak heran jika kawasan dataran tinggi dengan pendapatan rata-rata yang lebih tinggi menarik minat pendatang. Cruz menyimpulkan bahwa kebijakan di sektor kehutanan dan kawasan perlindungan dapat membantu mengkonservasi hutan di Filipina yang tersisa, tetapi hanya jika hal ini dikombinasikan dengan kebijakan ekonomi yang dapat mencegah migrasi lebih jauh di kawasan dataran tinggi. Artikel ini menyajikan pandangan pribadi penulis dan bukan pandangan GEF. Diharapkan, rekan-rekan penulis di GEF dan para pengambil keputusan/kebijakan yang lainnya bersedia menerima hasil temuan penulis. The post Filipina bergerak ke arah pegunungan, hutan terancam! appeared first on CIFOR Forests News.]]>