Datasets:

---

arizonapradana

/

kuh-perdata-pidana-scrape-dataset

like 1

### Manusia: Apa yang diatur dalam UU No.4 Tahun 1976 tentang Perluasan berlakunya Ketentuan Perundang-undangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan? ### Asisten: UU No.4 Tahun 1976 tentang Perluasan berlakunya Ketentuan Perundang-undangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan menambahkan Bab XXIX A ke dalam KUHPidana yang terdiri atas Pasal 479 a sampai dengan 479 r.

### Manusia: Apakah isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No 013-022/PUU-IV/2006? ### Asisten: Putusan Mahkamah Konstitusi No 013-022/PUU-IV/2006 adalah mengenai pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap suatu undang-undang yang dianggap inkonstitusional atau tidak sesuai dengan UUD 1945.

### Manusia: Apa yang dimaksud dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana? ### Asisten: Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana tertentu dalam hukum pidana Indonesia. ### Manusia: Mengapa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana dianggap bertentangan dengan UUD 1945? ### Asisten: Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana dianggap bertentangan dengan UUD 1945 jika ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menyimpang dari prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Manusia: Apa yang dimaksud dengan konten pertanyaan-jawaban? ### Asisten: Konten pertanyaan-jawaban adalah format di mana pertanyaan dan jawaban disajikan secara berurutan untuk memberikan informasi yang jelas dan terstruktur kepada pembaca.